jabarekspres.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk menaikan dana bantuan partai.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi, Totong Solehudin, saat ditemui di ruang kerjanya, di komplek perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma Kota Cimahi, kemarin (17/7).
Totong mengungkapkan, jika putusan kenaikan tersebut sudah ada, pemerintah daerah tinggal menjalankannya. Yakni dengan perhitungan dan melihat kembali kesiapan anggaran di kota Cimahi.
“Kalau kami ranahnya tinggal menjalankan saja. Artinya menjalankan sebuah proses untuk mereka (partai politik) yang akan memperoleh haknya. Adapun besaran keuangannya, tetap tergantung kepada kesiapan anggaran yang ada di kota Cimahi,” ujarnya.
Menurut Totong, kenaikan dana bantuan parpol tersebut memang wajar. Sebab tuntutan pendidikan politik sangat penting untuk diperhatikan. Namun demikian, jika melihat kemampuan anggaran daerah, rencana tersebut menjadi dilematis.
“Apakah secara nasional ketika mereka menentukan itu keuangannya cukup dari pusat semua, gak apa-apa. Tapi jika kemampuannya pada daerah, akan dilihat dulu. Kondisi di daerah bermacem-macem kemampuannya, jadi tidak sama semua,” katanya.
Meskipun sudah ada keputusan yang sama dari pusat, lanjutnya, kemungkinan terjadi perbedaan jumlah dana yang diterima oleh setiap partai pada setiap daerahnya.
Totong menyebutkan, hingga saat ini, dana yang dikeluarkan untuk 10 Partai yang ada di Kota Cimahi sekitar Rp 900 juta per tahun. Dengan hitungan Rp 3.000 per suara. Sementara untuk pengajuan kenaikan, Totong menyebutkan, pihaknya menerima usulan sebesar Rp 15.000 per suara.
“Di Cimahi usulan kenaikanya 500 persen.Bahkan di daerah lain ada yang lebih dari kita. Saya kira itu sudah sangat logis untuk pendidikan politik dan berkesadaran politik,” sebutnya.
Dia menjelaskan, kesadaran berpolitik bukan hanya bagaimana memilih pemimpin. Tapi, bagai mana berbicara siasat atau strategi dan bagaimana masyarakat juga diajarkan tentang kebijakan publik. Artinya masyarakat diajarkan untuk berpihak kepada keputusan-keputusan umum.
“Contoh, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seperti wawasan kebangsaan. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara dan bagaimana cara mengetahui strategi-strategi pembangunan,” jelasnya.