bandungekspres.co.id, JAKARTA – Tidak lama lagi, Bandung akan punya jalan tol dalam kota. Tol yang diberi nama Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) itu akan membantu memecah kemacetan di kawasan Pasteur ke arah timur melewati Jalan Surapati, Jalan PHH Mustofa (Suci), Jalan AH Nasution (Ujungberung), dan langsung tembus ke Gedebage. Jalan tol itu juga nantinya akan disambungkan dengan ruas tol Padaleunyi melalui pintu tol di KM 149. Panjangnya mencapai 27 kilometer (km).
Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembangunan akses dari Pasteur ke Pasupati. Tahap berikutnya adalah pembangunan Pasupati-Gedebage. Nantinya, jalan tol dalam kota itu akan dibangun di atas jalan yang sudah ada dengan sistem double deck.
”Untuk tahap pertama Pasteur-Pasupati sepanjang 2,65 km. Proses konstruksi akan mulai dilakukan pada 2018 dan rampung pada 2019. Selanjutnya Pasupati-Soekarno-Hatta 12,3 km, Soekarno-Hatta-Gedebage 2 km, dan persimpangan Gedebage 2,6 km,” terangnya saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jakarta, kemarin (31/1).
Rachman menjelaskan bahwa di sela pembangunan jalan tol dalam kota itu, pihaknya juga akan melakukan pembangunan beberapa flyover di beberapa persimpangan di Jalan Soekarno-Hatta. ”Harapannya, kalau kita tangani utara kan orang akan bermacet-macet di selatan. Karena itu, kami tangani juga di bypass Bandung. Yakni flyover Kopo-Leuwi Panjang, Buahbatu-Kiaracondong, dan Gedebage-Soekarno-Hatta,” jelas Rachman.
Terkait pendanaan, Rachman menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan pinjaman luar negeri dari JICA. Saat ini, proses pinjaman tersebut masih dalam tahap persiapan. Setelah kedua belah pihak siap, maka akan diadakan penandatanganan agreement. Rachman menuturkan bahwa agreement tersebut rencananya baru akan ditandatangani setelah pembebasan lahan rampung 100 persen. ”Dari JICA biasanya meminta pembebasan lahan 100 persen ketika loan signing,” katanya.
Untuk pembangunan tahap pertama ini, JICA akan memberikan kucuran dana sebesar Rp 1,5 miliar. Biasanya, kata Rachman, JICA meminta sharing pembiayaan. Yakni 90 persen dari JICA dan 10 persen dari APBN. Namun, untuk kali ini, JICA tidak meminta sharing pembiayaan. Hanya saja, JICA meminta pemerintah daerah bisa menyelesaikan urusan pembebasan lahan.
