Money Politic-ASN Tak Netral

jabarekspres.com, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengatakan, pelang­garan yang diprediksi ma­sih terjadi di Pilkada Jabar 2018 money politic. Tak hanya itu, tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan mewarni pesta demokrasi tersebut.

”Dari banyak pelanggaran, dua pelanggaran tersebut diprediksikan akan ter­tinggi di Pilkada Jabar 2018,” tutur Anggota Badan Peng­awas Pemilu Jawa Barat Yusuf Kurnia kepada Jabar Ekspres di kantornya, belum lama ini.

Prediksi dua pelanggaran tersebut, lanjut Yusuf, ka­rena melihat tren pelang­garan di pemilu sebelumnya. Pelanggaran money politic dan tidak netralnya ASN masih tinggi. ”Trennya ma­sih berulang,” ucapnya.

”Tingginya pengulangan tersebut terjadi karena ku­rangnya pengawasan serta partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap pe­milu,” jelasnya.

Dua pelanggaran tersebut, terang dia, akan lebih ma­sif lagi pada pemilihan le­gislatif. Hal ini karena erat kaitannya dengan tingkat partisipasi pemilih datang ke TPS. Atau bisa disebut juga dengan mobilisasi pe­milih. ”Atau disebut juga pemilih transaksional jika dilihat dari sudut pandang ilmu politik,” terangnya.

Selain itu, ada juga tipe pemilih tradisional dimana memilih tersebut meng­gunakan hak pilihnya ka­rena referensi atau figur tokoh yang dipilihnya di­nilai baik. Ada juga tipe pemilih rasional yang meng­gunakan hak pilihnya me­milih kandidit karena kesa­daran individual dan me­lihat kandidat pilihannya memiliki program yang baik dan lain-lain.

Adapun soal praktik money politic yang digunakan bakal calon pada setiap kontestasi pemilihan umum, tambahnya, dinilai para bakal calon menjadi sen­jata pamungkas untuk me­ningkatkan elektabilitas ataupun menjaga jumlah pemilih agar tetap tinggi.

”Ini yang nantinya akan berimplikasi terhadap biaya politik kandidit itu sendiri. Termasuk berdampak ter­hadap pengembalian biaya tersebut dengan cara ko­rupsi oleh kandidat yang melakukan politik uang tersebut,” urainya.

Kasubag SDM dan Admi­nistrasi Bawaslu Jawa Barat S Rahman menambahkan, pelanggaran money politic dan tidak netralnya ASN diprediksikan akan meroket di Pilkada Jabar 2018 nanti.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan