Larang PNS Berpolitik

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat pada 2018, dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) untuk ikut berpolitik mulai terendus oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Seluruh PNS di masing-masing SKPD diminta bekerja profesional dan netral menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada wartawan di Lembang, kemarin (14/5).

”PNS di setiap SKPD jangan ikut-ikutan berpolitik. Semuanya harus netral dan bekerja profesional saja sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai SKPD itu malah sibuk memikirkan politik, itu sudah mulai telihat di lapangan yang terindikasi bahwa sebagian PNS sudah mulai berpolitik. Saya berbicara seperti ini, bukan karena saya akan maju menjadi bakal calon Bupati, tapi memang SKPD harus fokus kerja saja,” ungkapnya.

Menurut Aa, di akhir kepemimpinan Abubakar, seharusnya jajaran pejabat lebih fokus untuk menuntaskan segala program yang sudah direncanakan. Di antaranya soal infrastruktur, pendidikan dan lainnya. ”Sebaliknya, bila PNS sibuk berpolitik, maka segala pekerjaan tidak akan tercapai sesuai target,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya menyatakan, terkait soal kedisiplinan PNS agar tidak ikut berpolitik sebetulnya selalu disampaikan saat mengikuti Apel. ”Arahan disampaikan setiap apel kepada seluruh PNS dan bahkan karyawan agar tidak berpolitik. Kita minta mereka agar tetap fokus kerja saja,” terangnya.

Apalagi, ujar Maman, kepemimpinan Bupati Abubakar memiliki target pencapaian soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dibutuhkan dorongan dan kinerja yang baik dan kompak dari seluruh SKPD. ”Belum lagi, tahun ini kami targetkan agar Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WTP dari BPK. Semua target ini harus tercapai di akhir kepemipinan Pak Bupati,” ujarnya.

Seperti diketahui, ribuan PNS dan pegawai pemerintahan berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) memiliki potensi ikut berpolitik dan mendukung pada calon petahana. Tak heran bila DPRD Kabupaten Bandung Barat mengingatkan agar tidak terjebak pada dunia politik dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018 mendatang. (drx/fik)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan