KPU Sosialisasi ke Difabel

Bandung – Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat gencar melakukan sosialisasi terkait pemungutan suara. Tidak hanya kepada pemilih normal, sosialisasi juga diberikan kepada kaum disabilitas dalam hal ini pemilih tuna netra.

Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Ferdiman P Bariguna mengatakan, sosialisasikan dilakukan guna meningkatkan intensitas terhadap kalangan tuna netra agar mampu menghasilkan kualitas pemilihan yang jauh lebih baik.

”Kita ingin Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak di Jawa Barat menjadi sarana edukasi demokrasi yang mengusung norma aksesible untuk kaum disabilitas,” kata Ferdiman, kemarin (27/12).

Dia mengatakan, sosalisasi tersebut merupakan edukasi mendidik dan menghibur. Serta mampu memberikan akses yang memudahkan kaum difabel dalam proses pemilihan.

”Dari sisi teknis mereka tidak salah, dari sisi substantif mereka juga terinformasikan dengan baik. Sehingga pilihannya itu menjadi pilihan terbaik,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membuka agen sosialisasi yaitu relawan disabilitas yang akan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap penyelenggara tentang bagaimana melayani pemilih disabilitas. Sebab, dirinya menilai setiap pemilih difabel memiliki cara tersendiri dalam hak pelayanannya.

”Karena kan berbeda, tuna daksa pelayanannya bagaimana, yang tuna rungu pelayanannya bagaimana, yang tuna netra bagaimana, misalnya tadi cara menuntun. Ternyata cara kita salah tadi disuntrung-suntrung (didorong-dorong, Red),” urainya.

Rencananya, rekruitmen agen sosialisasi akan dimulai sejak Desember hingga Januari 2018 dan dilakukan di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat agar bisa disinkronkan dengan relawan disabilitas di masing-masing daerah.

”Itu menjadi bagian dari proses koordinasi, kolaborasi kita dengan teman-teman. Mudah-mudahan, kalau kita bisa mengurus ini dengan baik, saya kira yang lain bisa lebih mudah,” jelasnya.

Dipaparkan Ferdiman, permasalahan yang kerap dialami kaum difabel adalah terkait waktu pemilihan yang relatif singkat. Kemudian akses dari rumah menuju lokasi yang terbilang rumit dan juga informasi terkait pemilihan yang cenderung mendadak.

”Biasanya informasi mereka dapatkan ketika pemungutan suara. Ini sebelumnya kita sudah kita siapkan. Jadi ketika datang mereka tidak blank,” jelasnya lagi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan