Kota Bandung Tak Perlu BPBD

194
banjir
FAJRI ACHMAD NF/ BANDUNG EKSPRES
BANJIR LAGI: Luapan sungai Citepus membanjiri Jalan Pagarsih, belum lama ini. Intensitas hujan yang sering dan deras, serta banyaknya penyempitan ruas di aliran sungai Citepus mengakibatkan air meluap

jabarekspres.com, SUMUR BANDUNG – Kendati Kota Bandung sering dilanda banjir dan angin puting beliung, namun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menganggap tidak membutuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Emil –sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, penangangan bencana bisa diatasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK).

Dia menyebut, rencana pembentukan BPBD sudah muncul saat pembahasan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkot Bandung yang baru. Namun dari hasil kesepakatan dengan DPRD, diputuskan bahwa untuk urusan penanggulangan bencana di Bandung akan ditangani oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

”Kita perlu penangan banjir. Sudah kita bahas dari sejak zaman SOTK, jadi cukup DPPK. Hanya ganti judul saja. Karena tindakannya sama saja,” ujar dia.

Menurut Emil, saat ini, dirinya tengah membangun sejumlah infrastruktur untuk mengatasi banjir. Program anti banjir sedang dalam tahap lelang. Tahun ini, target Kota Bandung berkurang jauh urusan banjirnya. menurut dia, ada 15 proyek anti banjir sedang lelang akan dikerjakan.

”Mudah-mudahan, akhir tahun saya bisa memperlihatkan ke warga Bandung proyek infrastruktur anti banjir. Saya kira kombinasi waspada dan kombinasi tindakan dari Pemerintah untuk mengantisipasi, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik,” ujar Emil di pendopo belum lama ini.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data BNPB, Sutopo Purwonugroho menjelaskan, saat ini masih banyak Kabupaten dan Kota di Tanah Air belum memiliki BPBD. Dari 496 kabupaten kota di Indonesia, yang memiliki BPBD mencapai 436 daerah.

Menurutnya, pembentukan BPBD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana.

Menurutnya, tanpa BPBD, penanganan bencana, koordinasi hingga pengiriman bantuan pascabencana sulit dilakukan. Pihaknya mengimbau daerah yang masuk kawasan perekonomian Nasional agar segera mendirikan.

”Salah satunya Kota Bandung, karena pusat perekonomian, tapi berada di daerah rawan bencana. Jadi perlu perhatian serius terkait kebencanaan ini,” katanya. (bbs/fik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.