Kota Bandung Paling Banyak Tersertifikasi

Sertifikat-Bdg -
Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan sertifikat tanah di Graha Batununggal Indah, Bandung Kidul, Bandung, Rabu (12/4),

Jabarekspres.com, BANDUNG – Sebanyak 6,3 juta dari 19,8 juta bidang tanah di Jawa Barat telah tersertifikasi oleh Pemerintah dan terbanyak dari Kota Bandung.

Ada 1.998 sertifikat di anta­ranya diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, Fasili­tasi, dan Kerjasama Akses Reform Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Graha Batununggal Indah, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Rabu (12/4) lalu.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pro­gram sertifikasi ini bisa mendorong kesejahateraan dan kemakmuran rakyat. Pria yang akrab disapa Aher itu meni­lai, sertifikasi ini menjadi langkah perbaikan dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat.

”Menjadi harapan kita bersama, melalui Program StrategisNasional, Pembi­naan, Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform diyakini dapat mendorong hadirnya kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat,” paparnya.

”Sebab, di dalamnya terkandung semangat pembaruan agraria, yang diwujudkan melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaa­tan sumberdaya agraria, (khususnya tanah), yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indone­sia,” sambung Aher.

Menuru dia, program serti­fikasi ini adalah wujud nyata kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. Khususnya masyarakat Jawa Barat dalam rangka memberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat. Diharapkan, serti­fikasi ini bisa memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat pemilik tanah.

Menurut dia, tahun ini akan ada 384.500 bidang tanah tersertifikat di Jawa Barat. Jum­lah itu, meningkat tajam dari tahun sebelumnya hanya 70.000-an sertifikat. Sementara tahun depan ditargetkan 500.000 bidang tanah tersertifikat di Jawa Barat.

Sebanyak 1.998 orang pe­nerima sertifikat, berasal dari Kota Bandung (331 sertifi­kat), Kabupaten Bandung Barat (450), Kabupaten Bandung (200), Kota Cimahi (122), Kabupaten Sumedang (110), Kabupaten Purwakarta (280), Kabupaten Cianjur (125), Kabupaten Sukabumi (120), Kota Sukabumi (75), dan Kabupaten Garut (175).

Sementara itu, Menteri Agra­ria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan Djalil dalam sambutannya menuturkan, hak tanggungan atas sertifikat bidang tanah di Jawa Barat pada 2017 mencapai 862 sertifikat. Nilai tanggungan ini mencapai Rp 35 triliun. Sementara perole­han Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2017 adalah Rp 118 miliar.

”Di samping mereka menda­patkan sertifikat, berbagai SKPD sekarang kita koordi­nir untuk mereka diberikan bantuan, bimbingan, kemu­dian permodalan, pendam­pingan, sarana produksi, sehingga dengan adanya sertifikat ini masyarakat nanti dibimbing oleh ber­bagai SKPD provinsi dan kabupaten,” tambah Sofyan.

Presiden Jokowi menyam­but baik atas diberikan ser­tifikat ini. Senada dengan Aher dan Menteri Sofyan, sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan secara hukum, sehingga tidak akan ada klaim dari orang lain. Selain itu, dengan adanya sertifikat ini bisa mengurangi sengketa tanah yang kerap terjadi.

”Dengan sertifikat ini hak hukum kepemilikan menjadi jelas. Ini berarti milik saya, buktinya ada. Tidak diklaim oleh orang lain, di hati juga seneng, tentram karena bisa pegang,” tukas Jokowi.

Namun, dalam acara ini Presiden Jokowi juga berpesan agar bisa memanfaatkan sertifikat tersebut untuk hal-hal yang produktif. Masyarakat bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk mendapat pinjaman atau modal dari bank atau pihak tertentu yang sah menurut aturan hukum.

“Sertifikat ini bisa disimpan tapi juga bisa dipakai untuk mencari modal ke bank. Bisa, ga apa-apa. Tapi ingat, saya titip kalau ini dipakai untuk agunan ke bank, guna­kan untuk hal-hal produktif,” pesan Jokowi.

”Tapi hati-hati yang nama­nya uang pinjaman dari bank. Boleh meminjam dari bank tapi kalau dapat gunakan untuk hal-hal yang produktif, yang bisa menghasilkan, sehingga bisa nanti mengangsur ke bank. Tapi jangan dipaksakan (pinjam ke bank), hitung yang benar. Kalau mau pinjam ke bank kalkulasi be­tul bisa mengembalikan atau tidak, bisa mengangsur atau tidak,” lanjutnya.

Ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, tapi baru 46 juta yang tersertifi­kasi. Hal ini menurut Jokowi menjadi penyebab banyak terjadi sengketa tanah dima­na-mana. Untuk itu, Jokowi meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ke­pala Badan Pertanahan Na­sional agar tahun ini bisa menyertifikasi 5 juta bidang tanah. ”Saya perintahkan kepada menteri agar secepatnya diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat tanah, di seluruh Indonesia,” pungkas Jokowi. (bbs/*bb/rie)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here