jabarekspres.com, CIMAHI – Hingga triwulan kedua, semester pertama, penyerapan anggaran di Kota Cimahi belum sampai 50 persen. Hal itu membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Achmad Gunawan merasa malu kepada masyarakat Kota Cimahi. Dia menegaskan hal itu saat ditemui wartawan, kemarin.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi dalam hal penyerapan anggaran yang belum maksimal. Tapi masih ada waktu dan insyaalloh DPRD akan tegas terus kepada eksekutif untuk penyerapan anggaran secara optimal,” Kata Agun , sapaan untuk Achmad Gunawan, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahi.
Agun mengungkapkan, lambatnya penyerapan anggaran akan berakibat kepada terhambatnya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal pembangunan tersebut perlu diprioritaskan.
“Kami akan terus tekan lagi pemerintah kota untuk bisa melakukan pembangunan dengan cepat. Kami akan berusaha diakhir tahun penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen,” ungkapnya.
Namun, saat disinggung kemungkinan keterlambatan penyerapan anggaran akibat lemahnya pengawasan dari pihak DPRD, Agun membantah hal itu. Sebab menurutnya, DPRD punya tiga fungsi yaitu, legeslasi, bajeting dan pengawasan. Sehingga jika sudah menyelesaikan bajeting dan memparipurnakannya, berarti sudah membuat legeslasi perda dan tinggal pemerintah kota yang melaksanakan penyerapan anggarannya.
“Jadi action pembangunan segala macam bukan wilayah kami. Kami tidak paham siapa kontraktor dan apa CV nya. Yang jelas kami sedang menunggu apa reaksi masyarakat, sedang menunggu action seperti apa pemkot dan kapan dimulai,” bebernya.
Agum menjelaskan, sebenarnya pengawasan DPRD yang diatur dalam regulasi DPRD adalah per enam bulan. Yaitu evaluasi kerja eksekutif, maka disitulah wilayahnya DPRD untuk pengawasan. Kendati dalam pengawasan sudah diberi binkai secara waktu. Namun Agun mengaku, pihak DPRD akan tetap bekerja selama 24 jam dan juga akan mengawasi penyerapan-penyerapan anggaran.
“Namun jika DPRD proaktip ke lapangan, maka ditakutkan akan ada kecurigaan dari masyarakat. Rakyat belum tentu menilai positif. Dikiranya nanti kami sedang cari-cari kontraktornya.Kami tidak mau ada persepsi buruk dari masyarakat,” jelasnya.
Tetapi, jika memang ada yang harus disidak, lanjutnya, maka dirinya akan perintahkan anggota DPRD untuk sidak. Namun jika tidak ada aduan dari masyarakat, maka pihaknya akan menganggap tidak ada masalah dilapangan.
