jabarekpres.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah memberikan lampu hijau terkait kenaikan dana bantuan partai dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Meski rencana tersebut belum benar-benar terealisasi, pemerintah mengisyaratkan kenaikan itu bukanlah yang terakhir.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, kenaikan besaran dana bantuan untuk partai politik bisa saja naik lagi. Apalagi jika efektivitas penggunaannya dinilai baik.
”Tiap tahun jika ini baik, pertanggungjawabannya baik, keuangan baik, bisa ditingkatkan,” ujarnya di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, baru-baru ini.
Hanya, lanjut dia, aspek kondisi keuangan negara harus diperhatikan. Jika pertumbuhan ekonomi dan kas negara stabil, hal itu sangat dimungkinkan. Namun jika tidak, dilakukan penyesuaian. ”Setelah keuangan membaik, ibu menteri keuangan bisa menyisihkan. Bagian konsolidasi demokrasi ini pasti ditingkatkan,” imbuhnya.
Kenaikan dana partai secara bertahap bukanlah hal yang mustahil. Sebab, jika merujuk desain awal, kenaikan menjadi Rp 1.000 per suara masih jauh dari usulan awal pemerintah Rp 5.400 per suara. Tjahjo menjelaskan, kenaikan dana bantuan partai sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi pemerintah pada kemajuan demokrasi. Sebab, di partai politiklah, calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden mengalami proses kaderisasi.
Oleh karena itu, dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah difokuskan pada penguatan internal partai seperti konsolidasi, biaya rutin, dan kaderisasi. ”Wajar menyisihkan anggaran uang rakyat untuk kepentingan konsolidasi rakyat, konsolidasi parpol, dan untuk suksesnya demokrasi,” terangnya.
Terkait realisasi menjadi Rp 1.000 per suara, Kemendagri masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai. Draf revisi sudah sampai di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk disahkan oleh Presiden Jokowi.
Apakah kenaikan bantuan bisa menekan korupsi? Tjahjo enggan memberikan jaminan. Menurut dia, korupsi bergantung pada individu masing-masing. ”Mudah-mudahan revolusi mental jangka panjang yang dicanangkan Pak Jokowi akan mengubah mental masyarakat Indonesia,” ujarnya. (far/c6/fat/rie)
