Kecewa Dapat WDP, Abubakar Perintahkan Bentuk Tim Khusus

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku kecewa atas kinerja SKPD yang menyebabkan Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya kecewa sekali dengan kinerja SKPD dan saya langsung panggil semuanya,” kata Abubakar di Ngamprah, Jumat (16/6).

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat ini beralasan, Kabupaten Bandung Barat masih lemah dalam menggunakan sistem serta koordinasi antar SKPD. Sehingga menyebabkan meraih WDP untuk kelima kalinya. “Saya akui masih lemah dalam sistem soal pengelolaan keuangan. Padahal, saya berharap ada perbaikan sehingga bisa meraih WTP,” ungkapnya.

Setelah mengetahui KBB meraih WDP, Abubakar langsung memerintahkan untuk membuat tim. Pembentukan tim ini khusus menangani persoalan aset yang mengganjal untuk meraih WTP. Diakuinya, selain pengelolaan keuangan, memang persoalan aset ini menjadi salah satu penyebab cukup besar gagalnya untuk meraih WTP. Sehingga ke depan penanganan aset ini bisa lebih fokus. “Memang pejabat bagian aset berganti-ganti. Tapi saya minta dengan hadirnya tim khusus ini persoalan aset bisa diperbaiki dan mencatat agar aset-aset milik pemerintah bisa tercatat dengan sah atau disertifikatkan,” terangnya.

Abubakar menyebutkan, aset-aset sekolah memang perlu ada perbaikan. Sebab, aset-aset limpahan dari Kabupaten Bandung ini harus ditelusuri dan dicatatkan sehingga tidak ada lagi temuan aset bermasalah. “Selain aset, termasuk soal penggunaan dana BOS. Setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggung jawabkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, untuk kelima kalinya Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WDP didapat sejak kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat T Soemitra sejak 2013. Penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan