jabarekspres.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat (KBB) tengah fokus pada tiga indikator untuk menyerahkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) 2016 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya mengatakan, Ketiga indikator tersebut yakni Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pengentasan Kemiskinan dan persoalan Infrastruktur.
Menurutnya, Dalam laporan 2014, Pemkab meraih peringkat pertama di tingkat Jawa Barat dan peringkat ke-28 untuk tingkat nasional. Sehingga untuk tahun ini harus ditingkatkan dengan target 10 besar.
“Untuk tingkat Jawa Barat kita bisa mengalahkan kabupaten lainnya. Tugas kami sekarang bagaimana bisa mempertahankan posisi pertama,” ungkapnya.
Untuk LPPD 2016 ini, lanjut Maman, Pemkab Bandung Barat selambat-lambatnya harus menyerahkan laporannya ke Kemendagri pada akhir bulan Maret 2017 yang akan diumumkan pada 2018 nanti. Sementara untuk LPPD 2015 akan diumumkan saat memperingati hari otonomi daerah pada 25 April 2017.
Dalam LPPD 2016, peningkatan IPM kaitannya dengan standar hidup layak (decent living), Pemkab Bandung Barat berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu salah satunya dengan menggerakan roda-roda perekonomian masyarakat.
“Target pembenahan IPM fokusnya ke daya beli dan menggerakan roda-roda untuk peningkatan daya beli itu sendiri, seperti pembangunan dan revitalisasi sejumlah pasar di KBB, peningkatan produk unggulan untuk hasil pertanian dan peternakan, dan sejumlah roda perekonomian lainnya termasuk di dalamnya produk-produk unggulan UMKM,” bebernya.
Kemudian untuk infrastruktur, kata Maman, Pemkab Bandung Barat menargetkan semua pengerjaan infrastruktur di KBB bisa selesai di 2018. Target tersebut berdasarkan alokasi anggaran dari total sebesar Rp500 miliar hingga 2018.
Hampir setiap tahunnya tidak kurang dari Rp100 miliar selalu diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan. “Kita selalu prioritaskan infrastruktur maka pada 2018 kita mempunyai target semua pembangunan infrastruktur semuanya bisa selesai,” terangnya.
Sementara kaitannya dengan menekan angka kemiskinan, Pemkab Bandung Barat mencoba dengan menggalakan sejumlah program pengentasan kemiskinan. Salah satu programnya, yakni Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
Program tersebut dari yang semula untuk satu tahun hanya satu desa yang digarap, pada tahun 2017 ada 49 desa. “Dalam P2WKSS pendataannya berdasarkan by name by adress jadi pendataan secara kongkrit dapat terlihat,” katanya.