jabarekspres.com, NGAMPRAH – Kementerian Dalam Negeri RI merilis hasil evaluasi bagi 57 daerah otonomi pembentukan 2007-2009 di Indonesia dan menempatkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai peringkat teratas.
Hasil penilaian ini menyebut KBB meraih nilai sangat tinggi dari empat daerah lainnya, 42 daerah masuk kategori nilai tinggi, 10 daerah nilai sedang dan satu daerah meraih nilai rendah.
“Alhamdulillah patut kita syukuri dan motivasi untuk lebih baik dari hari ini, ini bukti kebersamaan eksekutif, legislatif dan masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Maman S Sunjaya, Kamis (20/9).
Maman menjelaskan, KBB dihadiahi skor 3.2589 disusul Toraja Utara 3.0728, Tangerang Selatan 3.0338 dan Kota Sungai Penuh 3.0242. Skor tertinggi untuk KBB sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung bisa diartikan jika KBB berhasil.
Terdapat sepuluh kriteria untuk meraih skor ini, masing-masing pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dan pembiayaan.
Kemudian pengalihan aset, peralatan dan dokumen. Lalu pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan
Dikatakan Maman, evaluasi yang dilakukan Kemendagri itu berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan KBB selama ini.
Penilaian mungkin juga dari Dirjen Otda kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan, sehingga Kemendagri mengambil kesimpulan bahwa KBB memperoleh skor tertinggi.
Sedangkan penunjang evaluasi tersebut bisa ditinjau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan-percepatan laporan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban ke pemerintah pusat atau propinsi.
“Saat KBB berdiri, PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya tidak lebih dari Rp40 juta. Sekarang PAD kita sudah Rp350 juta. Sisi insfrastruktur juga kita sudah ada bangunan pusat pemerintahan dan gedung DPRD segera terbangun,”terangnya.
Ia juga menyatakan, bahwa berdiri dan berkembangnya sebuah daerrah otonom tidak hanya mengandalkan peran pemerintahan saja. Peran masyarakat juga cukup dominan untuk mendorong akselarasi pembangunan.
“Kita tahu persis pemekaran itu, asal keinginan masyarakat. Dan tentunya masyarakat sangat mendukung program pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tandasnya. (drx/yan)