jabarekspres.com, SOREANG – Seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mengadakan audensi langsung bersama Bupati Dadang M Naser. Mereka, mempertanyakan terkait Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang sempat menjadi polemik diantara Kades.
Audensi yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati tersebut, telah menghasilkan kesepakatan tentang rencana realisasi janji politik Dadang pada saat kampanye lalu.
Namun, ketika ingin diadakan pertemuan sebelumnya sempat terjadi miskomunikasi antara Apdesi dan Dadang Naser. Sehingga, para kepala desa beranggapan ia lari dari tanggung jawab.
“Waktu itu saya ke Jakarta, ada rapat pimpinan, kemudian malamnya saya harus bertemu dengan Dirjen Pariwisata untuk sounding program untuk Kabupaten Bandung jadi tidak benar saya menghindar,”jelas Dadang ketika ditemui di sela-sela pertemuaan kemarin (4/5).
Dadang memaparkan, pihaknya kala itu, tidak ada maksud untuk mengingkari pertemuan tersebut sehingga sempat membuat isu negatif di media.
Pada kesempatan itu, lanjut dia, Apdesi menginginkan adanya Pemisahan Penghasilan Tetap (Siltap) dengan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). Hal ini sesuai dengan janji politik Dadang naser waktu kampanye dulu.
Menurutnya, penggabungan ADPD dan Siltap Kades merasa kesulitan dan merasa ribet dengan aturan seperti itu. Sehingga, saat ini baru ada 81 proposal saja yang masuk.
Kendati begitu, keinginan dari para kades kemungkinan akan terwujud pada 2018 nanti dengan fasilitasi oleh BPR Kabupaten Bandung.
“Jadi nanti tinggal ambil di BPR, pasti akan kita pisahkan ini hanya masalah teknis yang saya janjikan,”ucap Dadang
Dadang mengakui, aspirasi ini sebetulnya sudah sejak lama. Namun karena baru ada aturan dan mekanisme keuangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) pecairan Siltap baru bisa di 2018.
Dirnya menilai, penyimpanan uang Siltap di BPR sebenarnaya memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, dari penyimpanan dana Siltap ini kepala desa turut serta dalam pembangunan.
“Kan BPR kita sedang menaik terus, saya kuatkan, kita sekali mendayung dua, tiga pulau terlampaui,” katanya.
Sementara itu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMPD) Kabupaten Bandung, Eros Roswita, mengatakan sebenarnya ada lima sumber pendapatan bagi desa. Salah satunya adalah ADPD.
