jabarekspres.com, SUMEDANG – Di Kabupaten Sumedang, masih cukup banyak rumah tidak layak huni (rutilahu). Meski dari tahun ke tahun jumlah rutilahu dikurangi dengan adanya program bantuan, namun hal itu dinilai belum cukup maksimal.
Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dadang Romansah menyebutkan perlu adanya kesinergian dari semua pihak agar tidak terpacu kepada anggaran bantuan dari pemerintah. Peran pihak perusahaan, tentu sangat dibutuhkan dan perlu dilibatkan untuk menekan jumlah rutilahu di Kabupaten Sumedang.
“Untuk menangani rutilahu ini tentu semua pihak harus bergerak,” katanya belum lama ini.
Pada dasarnya, pemerintah tentu akan kewalahan jika harus menanganinya sendiri, karena tidak sedikit rutilahu yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Ya sebenarnya bukan tidak mungkin kalau pemerintah yang menanganinya, tapi akan cukup lama penanganannya,” tuturnya.
Diakuinya, peran Baznas yang saat ini masih giat membantu pemerintah menangani hal itu, memberikan peluang bagi warga Sumedang untuk mengajukan rumahnya yang tidak layak huni.
“Terusterang peran baznas dalam penanganan rutilahu cukup membantu,” ucapnya.
Dadang menerangkan, lonjakan jumlah rutilahu di Sumedang itu terjadi karena banyaknya warga yang menjadi terdampak pembangunan Waduk Jatigede yang tidak mampu membangun rumah. Hingga akhirnya, warga menempati rumah tidak layak huni.
“Warga yang menempati rutilahu itu banyak, apalagi saat ini pasca penggenangan waduk Jatigede. Seperti yang beberapa waktu lalu kita bantu di wilayah Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja, rumah milik Suhenda,” tukasnya. (eri)