jabarekspres.com, CIMAHI – Meski hasil survei namanya jauh di bawah nama Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Dede Yusuf dan Dedy Mulyadi, namun tak menyurutkan niat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulanjana, untuk ikut meramaikan bursa pemilihan gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang.
Iwan menuturkan, meski pernah gagal di pencalonan sebelumnya, namun dirinya tetap termotivasi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat. ”Jadi kita itu punya simbol, tetapi bikin program sendiri,” tuturnya saat ditemui di Rumah Aspirasi Agung Budi Santoso (RAABS) di perumahan Ranting Pesona, Jalan Entjep Kartawira, Kota Cimahi, beberapa waktu lalu.
Menurut Iwan, dengan simbol ‘Gemah ripah repeh rapih’ yang berarti subur makmur, cukup sandang dan pangan serta rukun damai, aman sentosa, seharusnya di Jawa Barat tidak ada lagi masyarakat yang mengonsumsi beras miskin (raskin). Tidak ada lagi konflik atau gesekan antar kelompok. ”Namun hingga sekarang kedua hal tersebut masih saja terjadi,” ucapnya.
Tidak hanya di salah penerapan simbol saja, Iwan menyebutkan, masih banyak masalah lain yang perlu dibenahi agar Jawa Barat benar-benar menjadi daerah yang makmur dan maju. Seperti pendidikan yang masih dalam level SMP. Padahal di Jabar banyak sekolah dan universitas yang bagus.
”Berarti ya itu tadi, ada yang salah dalam penerapannya. Belum lagi masalah korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah mencapi nilai indeksnya 6, kenapa sih gak kita coba kurangi. Memang kalau untuk menyelesaikan semua gak mungkin tapi paling tidak ada upaya lah,” tuturnya.
Menurut mantan Pangdam III/Siliwangi ini, selain dirinya, Partai Demokrat masih memiliki dua kandidat lagi untuk ikut di pencalonan gubernur pada pilkada Jawa Barat mendatang. Kandidat tersebut adalah Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf yang juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur pada masa jabatan 2008-2013. Selain Dede Yusuf, masih ada nama Herman Khoiron. Herman merupakan wakil ketua komisi IV DPR RI.
”Sekarang kita semua tinggal sosialiasasi. Nanti kita lihat hasil surveinya seperti apa, dan dari hasil survei tersebut akan di tentukan oleh majelis tinggi siapa yang berhak untuk mencalonkan,” ujarnya,
