Hati-hati Jaminkan Sertifikat ke Bank

2
FAJRI ACHMAD NF / JABAR EKSPRES
ORASI ILMIAH: Presiden RI Joko Widodo berjalan menuju luar ruangan seusai menyampaikan orasi ilmiahnya, pada puncak perayaan Dies Natalis ke-60 Unpad, kemarin (11/9).

jabarekspres.com, CIMAHI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)  mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat akan menjaminkan sertifikat tanah ke bank. Sebab, dana yang dikucurkan melalui perbankan pada 2016 dengan menggunakan sertifikat sangat besar, yaitu Rp 181 triliun.

Menurut Jokowi, untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan atau menjaminkan sertifikat, sebaiknya masyarakat bisa memperhatikan kemampuan saat membayar angsurannya.

”Saya titip, kalau mau dijadikan jaminan di bank sebaiknya hati-hati. Diitung dulu, kalkulasi dulu,” ujar Jokowi di hadapan ribuan warga se-Bandung Raya penerima sertifikat tanah gratis, di Lapangan Brigif 15 Kujang Cimahi, kemarin (11/9).

Jokowi berharap, masyarakat tidak sampai menjaminkan sertifikatnya hanya untuk berfoya-foya. Baiknya, uang tersebut digunakan untuk investasi atau modal usaha.

Namun meski untuk usaha, lanjutnya, masyarakat pun harus sudah memastikan usahanya tersebut berjalan. Sehingga dari keuntungan tersebut bisa untuk mengangsur pinjamannya.

”Jangan sertifikat dimasukan ke bank, pinjam Rp 200 juta setelah diberi yang Rp 100 juta dipakai beli mobil. Hati-hati kalau tidak bisa mengembalikan, sertifikat bisa hilang,” ungkapnya.

Dia menargetkan, pembagian sertifikat kepada masyarakat pada tahun ini sebanyak 5 juta sertifikat dan akan terus meningkatkannya di tahun-tahun berikutnya.

”Untuk  tahun 2018 ditargetkan sebanyak 7 juta serta tahun selanjutnya 9 juta. Diharapkan dengan perolehan sertifikat maka masyarakat lebih tenang dan tidak khawatir terjadi sengketa,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan A. Djalil mengatakan, jumlah tanah di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19.852.000 bidang. Hingga saat ini yang sudah bersertifikat baru mencapai 6.502.000 bidang atau sekitar 32 persen.

”Masih panjang yang harus kita lakukan. Tapi dengan perintah bapak Presiden Joko Widodo insya Allah jalan ini kita akan perpendek,” katanya.

Menurut Sofyan, pada 2017 ini untuk Provinsi Jabar akan mendapatkan jatah sertifikat sebanyak 598.500 bidang. Kemarin, tercatat yang hadir untuk menerima sertifikat sekitar 5.492 penerima.

”Jumlah sertifikat yang dibagikan pada hari ini (kemarin) se-Bandung Raya sejumlah 7.125 sertifikat. Dari sertifikat yang dibagikan, Kota Cimahi paling banyak penerimanya dengan jumlah 2.425 sertifikat, Kabupaten Bandung 2.100 penerima sertifikat, KBB 1.500 penerima sertifikat dan Kabupaten Sumedang 600 penerima serta Kota Bandung sebanyak 500 penerima sertifikat,” tuturnya memerinci.

Untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi, Sofyan menargetkan akan menyelesaikannya pada tahun ini. ”Mudah-mudahan pada tahun ini paling lambat tahun depan 100 persen tanah akan bersertifikat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, atas nama pemerintah provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi. ”Semoga dengan pemberian sertifikat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bangsa dan negara,” ucapnya.

Menurut Deddy, kebijakan pemerintah dalam percepatan legalisasi aset tanah dilaksanakan untuk mewujudkan arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Sehingga dengan banyaknya tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertifikat hak atas tanah. Maka hal ini akan berpengaruh kepada kepastian hukum aset tanah baik bagi masyarakat pemerintah dan dunia usaha. ”Dengan  yang legalitas tersebut akan menghapus konflik dan sengketa tanah,” tandasnya.

Sementara itu, di Unpad Presiden Joko Widodo mengungkapkan salah satu perbincangannya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Pengaruh media sosial internet menjadi isu bersama yang menjadi topik perbincangannya.

”Saya ketemu perdana menteri, raja, presiden, ‘Presiden Jokowi, bagaimana media sosial di Indonesia? Kejam apa enggak?,” ujar Jokowi bercerita ketika ia bertemu sejumlah pemimpin negara saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis ke-60 Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata, Jalan Dipatiukur No 35, Bandung, Senin (11/9).

Jawaban Jokowi sangat tak terduga di hadapan ribuan civitas akademika yang hadir saat itu. Menurutnya, media sosial di Indonesia sangat kejam. ”Wah kalau di Indonesia ya kejam banget,” jawab Jokowi yang sontak membuat seisi ruangan tertawa.

Jokowi menjelaskan, pemimpin negara di dunia bisa mengendalikan medianya tetapi tidak media sosialnya. Begitu juga media mainstream bisa dikendalikan, namun media sosial tidak. ”Hampir semua negara tidak bisa mengendalikan ini (media sosial),” ungkapnya.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya dalam mengamati Pilpres Amerika Serikat yang lalu. Awalnya survei mengunggulkan Hillary Clinton. Tapi pengaruh media sosial yang masif, menurut Jokowi, membawa perubahan. Ini juga terjadi pada David Cameron pasca-Brexit di Inggris.

”Di Amerika Serikat, survei semua mengatakan Hillary Clinton unggul atas Donald Trump. Saat itu saya belum percaya karena informasi media sosial tidak seperti itu. Tapi, Trump menggunakan kampanye media sosial yang luar biasa. Akhirnya juga berubah,” pungkasnya. (ziz/bbs/rie)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here