Gubernur Terima Anubhawa Sasana

jabarekspres.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali menerima penghargaan Anubhawa Sasana dalam membina dan mengembangkan desa sadar hukum di Gedung Sate, kemarin (4/10).

Pada kesempatan itu Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa Kang Aher itu menyoroti dua masalah yang tengah dihadapi Pemerintah Jawa Barat saat ini. Yakni terkait narkoba hingga putus sekolah.

Menurut Aher, di 2017 ini ada banyak perubahan indikator keberhasilan sadar hukum yang dirancang Kementerian Hukum dan HAM sebagai item penilaian desa atau kelurahan dan kecamatan yang berhasil mengimplementasikan di wilayahnya. Salah satunya pelayanan hukum hingga desiminasi HAM. Namun dalam beberapa kriteria tersebut yaitu mengenai narkoba dan putus sekolah Jawa Barat masih mengalami permasalahan.

”Narkoba menjadi salah satu kriteria sadar hukum Kemenkuham, dan di Jawa Barat sendiri masalah narkoba ini terbanyak,” tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Penghargaan Bina Desa Sadar Hukum di Gedung Sate, kemarin (4/10).

Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Barat didominasi penghuni dengan kasus narkoba, jumlahnya diperkirakan lebih dari 75 persen.

”Ini yang tengah kita (Jawa Barat) hadapi dan wilayah (provinsi) lainnya. Di mana narkoba menjadi permasalahan yang wajib diwaspadai. Sampai-sampai penegak hukum pun menyimpulkan narkoba ini sulit dikurangi karena banyak pintu masuk penyebarannya,” jelasnya.

Kriteria lain dari Kemenkuham yang juga menjadi permasalahan yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu soal putus sekolah. Angka putus sekolah di Jawa Barat cukup tinggi, terutama sebelum adanya kebijakan pengelolaan sekolah jenjang SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

”Sebelum adanya aturan itu, bupati dan lainnya banyak memberikan masalah dari soal infrastruktur sekolah. Angka putus sekolah yang tinggi, dan pegawai yang dilimpahkan ke Pemprov yang jadi beban APBD Jabar, dan Pemerintah Pusat pun tidak memberikan anggaran tambahan untuk mengatasi dampak dari pemberlakukan aturan ini. Tapi mudah-mudahan Jabar bisa,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan