jabarekspres.com, NGAMPRAH– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat dinilai gagal mensejahterakan para petani. Bahkan, dinas tersebut dinilai tidak pro terhadap nasib para petani terutama saat menghadapi musim kemarau yang mulai sulit mendapatkan pasokan air seperti terjadi saat ini.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ade Wawan mengaku kecewa dengan minimnya program kerja dinas dalam mengembangkan hasil pertanian dan mensejahterakan para petani. Sehingga, Bupati Bandung Barat Abubakar diminta untuk melakukan evaluasi kinerja di jajaran dinas tersebut terutama pimpinannya. “Lihat di lapangan, masih banyak kekurangan dan bahkan banyak para petani yang belum sejahtera, padahal anggaran setiap tahun terus digelontorkan,” kata Ade di Padalarang, kemarin.
Ade memandang, selama ini sikap keberpihakan dinas pertanian kepada para petani sangat kurang. Akibatnya, tidak sedikit para petani di KBB sulit maju. “Anggaran untuk pertanian itu di atas Rp 15 miliar. Artinya dengan anggaran sebesar itu, saya rasa cukup untuk biaya pegawai, termasuk biaya program untuk mensejahterakan para petani ini. Tapi faktanya malah tidak ada kemajuan, padahal produksi beras misalnya di KBB sangat luar biasa,” terangnya.
Seharusnya, kata Ade, dinas tersebut mampu memberikan sejumlah pelatihan, pembinaan, pengawalan hingga produksi pertanian bisa sukses dan maju. Jangan sampai ada pembiaran terhadap petani karena mereka membutuhkan bantuan pemerintah daerah. “Petani harus mandiri dan mempunyai ilmu tradisional. Harus ada penyuluhan bukan seremonial saja,” paparnya.
Apalagi, tahun ini merupakan tahun terakhir Bupati Abubakar yang seharusnya setiap dinas memiliki tanggung jawab dalam target kerja.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat , Ida Nurhamida tidak memberikan jawaban. Bahkan, Ida jarang terlihat di kantornya. (drx/bun)