jabarekspres.com, SUBANG – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK menjadi sorotan DPRD Subang. Meskipun SMA/SMK sudah tak lagi dikelola oleh Pemkab Subang, DPRD Subang enggan melepaskan perhatiannya pada tingkatan sekolah ini.
Sebab biar bagaimanapun meski dikelola oleh provinsi, siswa dan gurunya mayoritas berasal dari daerah setempat.
Atas dasar itu DPRD Subang menganggap memiliki peran untuk tetap menjalin komunikasi dengan SMA/SMK.
Anggota Komisi IV DPRD Subang, Dede Warman memiliki catatan tersendiri berkenaan dengan PPDB SMA/SMK kali ini. Menurutnya, pelaksanaan PPDB khusus untuk jalur prestasi harus dievaluasi. Karena fakta di lapangan banyak temuan tidak jelas tolak ukurnya.
“Prestasi disini harus jelas apakah tingkat pusat, provinsi atau kabupaten. Juga harus jelas klasifikasinya mana yang harus diprioritaskan, jangan sampai yang berprestasi di tingkat provinsi atau pusat malah tersisihkan,” kata Ketua Fraksi PDIP, kemarin.
Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memberikan ruang kepada siswa berprestasi sesuai dengan bidangnya untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah favorit lewat jalur prestasi. Hal itu kata Dede Warman, sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
“Akan tetapi ada saja yang memanfaatkan dengan berbagai cara sehingga masih ada mereka-mereka yang sudah berdedikasi dan memberi prestasi untuk daerahnya malah terjegal dan tersisihkan,” ujarnya.
Tak hanya soal PPDB saja, ia berharap SMA/SMK bisa menjaga dan menjalin komunikasi dengan Pemkab Subang. Ia beralasan keberadaan SMA/SMK tidak bisa lepas dari Pemkab.
“Hal ini menyangkut anak didik yang nota bene masyarakat Subang. Mereka harus lebih paham tentang kepentingan Subang. Jangan sampai komunikasi dengan Pemkab Subang tidak dijalin,” ungkapnya.
Menurutnya, bagaimanapun permasalahan pendidikan di SMA/SMK, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ialah Pemkab.
“Hirarqinya ketika ada permasalahan yang menyangkut pendidikan sudah barang tentu masyarakat akan mengadukan permasalahannya itu kepada pemerintah setempat. Jadi sangat penting komunikasi ini dibangun agar ada harmonisasi dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat,” paparnya.
