bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong tenaga kerja konstruksi mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini sebagai cara agar tenaga lokal bisa bersaing dengan pekerja asing khususnya dari Tiongkok.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat H.M. Guntoro mengatakan, pihaknya menggandeng Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar melakukan sertifikasi terhadap 800 pelaku jasa konstruksi, meliputi pengawas lapangan, perencana hingga pekerja.
”Kerjasama dengan LPJK ini baru pertama kali kita lakukan. Mereka akan dilatih secara khusus. Selain mendapat sertifikat, kemampuan dan daya saingnya juga akan meningkat,” ujarnya pendantanganan kerjasama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan LPJK Jabar belum lama ini.
Dia mengakui kuota sertifikasi tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah tenaga konstruksi di Jawa Barat. Karena itu, pihaknya akan mendorong adanya penambahan alokasi sertifikasi serupa di anggaran perubahan.
”Angka ini nggak ada apa-apanya, kalau jumlahnya kurang maka akan kita tambah di perubahan atau di tahun depan,” ucapnya.
Menurutnya, sertifikasi pekerja konstruksi punya arti penting agar kualitas pembangunan di Jabar bisa lebih meningkat. Para pelaku jasa konstruksi akan punya tanggungjawab moral untuk menghasilkan pengerjaan yang lebih optimal.
Selain itu, sertifikasi kompetensi menjadi salah satu syarat bagi para pelaku mengikuti lelang proyek pembangunan yang digelar Pemerintah Provinsi Jabar, mulai dari pembangunan atau perbaikan jalan provinsi, ruang kelas baru, dan lainnya.
”Pengetahuan kontruksi terus berkembang sehingga harus terus di-update. Mereka juga bisa dimintai pertanggungjawabannya jika ada bangunan yang ambruk atau jalan yang dibangun cepat rusak,” bebernya.
Sementara itu, Ketua LPJK Jabar Eman Sulaeman mengakui, masih banyak masyarakat jasa kontsruksi yang belum tersertifikasi. Padahal, sertifikasi kompetensi menjadi kunci agar tenaga kerja kontsruksi bisa bersaing secara global.
Menurutnya, biaya sertifikasi sendiri terbilang sangat terjangkau. Bahkan sebagai lembaga non profit, pihaknya siap memberikan subsidi demi meringatkan para pelaku.
LPJK Jabar bersama Pemprov berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi masyarakat jasa konstruksi melalui sertifikasi. Kerjasama serupa juga akan dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar.
