jabarekspres.com, BANDUNG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan pertemuan dan pembentukan forum komunikasi GAVI CSO/Civil Society organization. Acara tersebut, dihadiri perwakilan organisasi pemerintah, masyarakat, MUI, perguruan tinggi, forum wartawan, dan media massa cetak/elektronik, di Hotel Grand Royal Panghegar, kemarin (5/6).
Reza selaku tenaga ahli bidang kesehatan yang juga narasumber acara tersebut menjelaskan, kebijakan imunisasi memiliki payung hukum UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. ”Program imunasi campak dan imunisasi lainnya, ke depannya akan dilakukan satu kali imunisasi, tapi dua kali suntik. Jika anak yang mendapatkan hak imunisasi, tapi tidak ke lokasi imunisasi. Akan didatangi langsung petugas imunisasi akan dilaksanakan Juli-Agustus,” papar Reza.
Kerena termasuk indikator kesehatan, imunisasi akan diberikan kepada ibu dan anak. Hal ini untuk pencegahan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini..
Reza berharap, pihak MUI dapat membantu mengedukasi dan mensosialisasikan tentang imunisasi. Dengan adanya forum komunikasi imunisasi, yang dibentuk dari berbagai unsur, akan mampu membentengi dari informasi negatif tentang imunisasi dan vaksin. Seperti adanya kasus vaksin palsu yang baru lalu, berdampak kepada pandangan negatif masyarakat terhadap imunisasi atau vaksinnya itu sendiri.
Forum Komunikasi Imunisasi, akan membentuk website. Yang didukung pule oleh akun media sosial, instagram, WhatsAap, dan FB, dll.
”Dari seluruh kegiatan yang dikomunikasikan melalaui media social inilah akan menampung dan menyampaikan klarifikasi terhadap yang berpandangan negatif. Pihak, tenaga dan ahli medis, guru, Kiai dan tokoh masyarakat akan mengisi informasi di website tersebut, yang sifatnya mendukung dan mengedukasi masyarakat,” terang Reza.
Forum sebagai wadah komunikasi, dan informasi masyarakat. Dalam kegiatan itu, forum bertugas memberdayakan masyarakat untuk mendukung peningkatan imunisasi dan kesehatan ibu dan anak.
”Forum komunikasi ini, akan diperluas. Dari tingkat provinsi, ke kabupaten, kecamatan hingga desa. Organisasi yang hadir sudah mengakar di masyarakat. Sehingga tidak sulit untuk mendongkrak cakupan imuniasi ini,” terangnya. (mg4/gun/rie)
