jabarekspres.com, CIMAHI – Vakumnya Akademi Komunitas Negeri (AKN) Cimahi, membuat kaget dan heran ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Sebab, selama ini pihak eksekutif tidak pernah membahas atau mengadakan evaluasi tentang AKN, dalam sidang pembahasan yang dilakukan bersama DPRD.
“Saya kira masih berjalan dan tidak ada masalah, karena tidak pernah disinggung oleh Dinas Pendidikannya sendiri,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, saat dihubungi, Minggu (10/9).
Menurut Wahyu, tidak semua daerah mendapatkan progran AKN yang merupakan program strategis dari pemerintah pusat untuk daerah. Sehingga seharusnya pemerintah kota atau eksekutif bisa betul-betul memaksimal program tersebut.
“Kan tidak semua daerah mendapat program ini, apalagi Cimahi tidak memiliki perguruan tinggi, makanya AKN ini sangat dibutuhkan di Kota Cimahi,” katanya.
Setelah mengetahui masalah AKN yang vakum, Wahyu pun mengaku akan mendorong pihak eksekutif agar segera mencarikan solusi supaya AKN dapat kembali berjalan.
“Kita akan lihat program prioritas Wali Kota terpilih, kalau memang ada program yang sasarannya menuju ke sana (pendidikan perguruan tinggi), kita sebagai DPRD akan mendorong program tersebut,” ucapnya.
Apalagi, sambung Wahyu, keberadaan AKN ini sangat diharapkan oleh masyarakat Cimahi, terutama anak SMA/SMK yang baru lulus dan tidak memliki biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
“AKN ini kan bisa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada. Apalagi
Kalau AKN ini maju dan berkembang, bisa saja ke depannya menjadi sebuah perguruan tinggi negeri yang mandiri dan akan lebih baik,” katanya.
Ia pun menegaskan akan secepatnya melakukan komunikasi dengan Wali Kota terpilih dan membawa masalah AKN dalam pembahasan KUA PPAS bersama eksekutif.
“Kita akan coba komunikasikan dengan Wali Kota terpilih, kurang lebih Oktoberkan akan dilantik, kita akan dorong eksekutif agar segera menjalakan lagi AKN ini,” ucapnya.
Wahyu menambahkan, kalau perlu pihak eksekutif segera membentuk tim independen atau tim Edhok yang membidangi AKN secara langsung dan mandiri.
“Nanti tim itu yang bisa mengkaji dalam segala hal, termasuk urusan keterbatasan lahan yang menjadi masalah saat ini,” ucapnya.
