jabarekspres.com, JAKARTA – Waktu bagi kepala daerah untuk menyepakati besaran dana pilkada 2018 hanya menyisakan 24 hari. Sebab, pemerintah sudah menetapkan akhir bulan ini sebagai batas akhir waktu penandatanganan naskah penandatanganan hibah daerah (NPHD).
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin menyatakan, deadline tersebut sudah diketahui daerah. Pasalnya, Mendagri sudah menyampaikan Surat Edaran Nomor 273 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
”Jadi, kami yakin, akhir bulan ini bisa disepakati,” ujarnya kemarin. Dalam jangka waktu sekitar tiga pekan itu pula, pihaknya akan terus melakukan pemantauan.
Lantas, bagaimana jika meleset? Syarif mengatakan, pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan. ”Kalau sudah dipanggil, biasanya langsung selesai,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, saat ini pembahasan sedang berlangsung. Kalaupun belum disepakati, penyebabnya adalah perbedaan hitungan antara penyelenggara dan pemda. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam pembahasan tersebut, pemda tidak boleh ngotot dan harus memperhatikan kebutuhan KPU maupun Bawaslu.
Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, jumlah daerah yang sudah menyepakati NPHD baru 26. Sementara itu, 145 daerah lainnya belum menemukan kesepakatan. ”Yang sudah menyelesaikan NPHD, di antaranya, Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Pram mengatakan, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mempercepat proses tersebut. Misalnya, KPU pusat terus mendorong KPU provinsi dan kab/kota untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing. ”Sehingga segera dicapai kesepakatan besaran anggaran bagi KPU untuk menyelenggarakan pilkada,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan Kemendagri agar memberikan pengawalan secara lebih ketat kepada daerah-daerah yang belum menyepakati besaran anggaran. Dia pun menyambut baik langkah pemerintah yang memberikan batasan akhir pada bulan ini.
Menurut dia, kepastian jumlah anggaran dan waktu pencairannya sangat dibutuhkan untuk menjamin jajarannya di 171 daerah dapat mempersiapkan penyelenggaraan pilkada 2018 secara maksimal. (far/c10/fat/rie)
