bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggara sekitar Rp 12 miliar untuk biaya pengelolaan sampah (tipping fee) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti Kabupaten Bandung Barat (KBB). Adapun hasil perhitungan tersebut didapat usai pemkot melakukan rapat evaluasi bersama DPRD Kota Bandung.
Seperti diketahui, memasuki tahun 2017 ini operasional TPA Sarimukti yang menjadi lokasi pembuangan sampah bagi daerah di kawasan Bandung Raya diperpanjang hingga tahun 2021 mendatang. Meski begitu, terjadi kenaikan biaya pengelolaan sampah di lokasi tersebut hampir 100 persen bagi tiap kota/kabupaten.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan peninjauan kembali terkait anggaran yang dibutuhkan itu. Tak terkecuali solusi memangkas program lain yang tidak bisa begitu prioritas untuk mendukung suksesnya program tersebut.
”Sesuai hitungan sampai Rp 12 miliar. Makanya kini sedang kami rapatkan lagi. Supaya terealisasi program itu,” kata Yossi di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, kemarin (7/2).
Yossi mengungkapkan, secara pasti pihaknya belum bisa memutuskan sumber anggaran yang dibutuhkan karena masih menghitungnya. Namun demikian, pemerintah harus menjamin bila dana untuk pengelolaan sampah yang saat ini sekitar Rp 125 miliar bisa ditambah.
”Saya sempat katakan kenaikan tipping fee sudah diperkirakan. Cuma nominalnya terlalu besar dari Rp 29 ribu per ton jadi Rp 50 ribu per ton,” ungkap Yossi.
Yossi menjelaskan, kemungkinan untuk kepastian anggaran ini akan ditentukan usai rapat lanjutan hai ini (8/2). Termasuk program di Pemkot Bandung yang telah tercantum dalam draf APBD 2017 hasil evaluasi gubernur.
”Sesuai hitungan kami mengalami defisit sekitar Rp 216 miliar. Intinya kami harus selesaikan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung Sofian Nuddin Syarif memaparkan, eksekutif bisa menghapus beberapa anggaran untuk dialokasikan ke pembiayaan tipping fee TPA Sarimukti. Sebab, tak sedikit program yang bukan prioritas bisa dihapuskan.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu mempersulit hal yang sebetulnya mudah, sebab banyak solusi yang dapat dilakukan seandainya bijak dalam hal pengalokasian dana di tiap instansi.
