Data tersebut berdasarkan update data bersih dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri per Februari 2017.
Wahyu menambahkan, data terbaru dari pusat, ada 13.586 orang yang memiliki data duplikasi. Sehingga, harus secepatnya diselesaikan.
“Kalau sudah selesai di pusat, baru bisa kita keluarkan surat keterangan (suket) yang bisa digunakan untuk syarat memberikan suara pada Pilkada nanti,” ujarnya. (drx/yan)
