jabarekspres.com, SOREANG – Untuk mencapai target sebanyak 60 ribu bidang di 2018, program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung akan mengajak dan menggandeng seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk membantu agar masyarakat mau mengurus sertifikat tanah.
Kepala BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat mengatakan pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai. Sehingga, pada Maret 2018 mendatang sudah bisa dibagikan kembali oleh Presiden. Bahkan, jumlah tersebut sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berada di 14 Desa.
Selain itu, Program PTSL ini sebetulnya tidak dipungut biaya seperti mulai dari pengukuran, panitia pendaftaran dan biaya transport petugas ukur tidak dibebankan kepada pemilik tanah. Tetapi, hanya dibebankan biaya untu pembelian materai dan patok saja. Bahkan, untuk urusan warkat sendiri pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa setempat.
Untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan pihaknya juga telah membentuk Satgas, dan kelompok masyarakat sadar pertanahan yang siap diterjunkan kelapangan.
“Satgas yang jumlahnya sekitar 15 sampai 20 orang untuk mendampingi kepala desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Arjasari, Rosiman mengatakan, selama ini pihak desa dengan dibantu seluruh aparaturnya sudah membantu warga desa untuk mengurus tanahnya dalam program PTSL. Sehingga, bisa memenuhi target BPN.
Rosiman mengatakan, pihak desa Arjasari selalu siap dan akan membantu pemerintah pusat untuk menyukseskan program ini. Terlebih di Desa Arjasari sendiri ternyata masih banyak warga yang tanahnya belum bersertifikat.
Kendati begitu, dirinya berharap agar pemerintah Kabupaten Bandung bisa membebasakan biaya BPHTB bagi objek pajak lahan yang harganya dibawah Rp 60 juta agar tidak memberatkan masyarakat.
“Tanah di Arjasari masih tergolong murah, dan dengan adanya program PTSL ini, saya optimis 2018 nanti Tanah di Atjasari Sudah memiliki sertipikat,” pungkasnya (rus/yan)
