jabarekspres.com, PASTEUR – BPJS Kesehatan Divisi Regional V kembali menggelar sosialisasi sebagai upaya perluasan universal health coverage dan peningkatan kualitas layanan dengan melakukan Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Divisi Regional V Jawa Barat, dr. Mohammad Edison MM., AAK. Ia mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan menjalin kerjasama harmonis kepada seluruh mitra, pemangku kepentingan dan tercapainya pemahaman yang sama terhadap program JKN KIS serta tercapainya Universal Health Coverage 2017. Menurutnya, Forum Kemitraan ini merupakan wadah komunikasi untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam implementasi program JKN-KIS yang meliputi, kepesertaan dan pelayanan kesehatan KIS khususnya di Propinsi Jawa Barat.
“Forum Kemitraan ini beranggotakan para jajaran Pemerintahan di Propinsi Jawa Barat seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BAKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Kesatuan Daerah Militer III/Siliwangi, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA Jawa Barat, Direktur Rumah Sakit baik Pemerintah, TNI/Polri dan Swasta, Instansi/Organisasi tingkat propinsi serta BPJS Kesehatan,” katanya kepada wartawan pada acara Forum Kemitraan dan Pemandu Kepentingan di Hotel Holiday Inn.
Edison mengungkapkan, sedangkan di Pemangku Kepentingan Utama, katanya, merupakan sarana komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan utama terkait dan pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting yaitu, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan regulasi serta terwujudnya partisipasi Pemerintahan Daerah dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage 2019.
“Pemangku Kepentingan Utama ini beranggotakan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepala Dinas Keuangan dan Anggaran Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edison mrmaparkan, untuk percepatan Universal Health Coverage dan menjaga kesinambungan program JKN KIS diwilayah Jawa Barat, lanjutnya, BPJS Kesehatan dapat terwujud apabila bersinergi dengan semua stakeholder termasuk Pemerintah Daerah. Cakupan kepesertaan JKN-KIS diwilayah Divisi Regional V Jawa Barat hingga Februari 2017 ini, sebesar 21.030.243 jiwa atau 68% dari total penduduk Jawa Barat 30.745.542 jiwa. Perlu diketahui bahwa seluruh Pemerintah Daerah dijawa Barat telah terintegrasi dengan Jamkesdanya kedalam Program JKN KIS pada tahun 2017.
