bandungekspres.co.id, BANDUNG – BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Rakerda mendorong upaya menyukseskan JKN-KIS sebagai strategi Nasional dan demi tercapainya Universal Health Coverage 2019.
Kepala BPJS Regional V Jawa Barat Mohammad Edison, mengatakan, pada Rakerda tahun 2017 ini mengangkat tema utama ”Meningkatkan Kesinambungan Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta Melalui Keberlangsungan Finansial dan Kepuasan Peserta dan Menggerakan Partisipasi dan Peran Serta Publik Untuk Bergotong Royong dan Sadar Memiliki JKN-KIS”.
”Rakerda setiap tahun guna bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga instansi-instansi terkait dalam memberikan masukan dan advokasi mencakup hal-hal strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja dalam menjalankan program JKN-KIS,” papar Mohammad Edisson.
Pada Rakerda kali ini, BPJS Kesehatan juga melakukan Kesepakatan Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat meliputi kepesertaan tenaga pendamping desa profesional dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat. Termasuk koordinasi kepesertaan Aparatur Desa se-Jawa Barat.
Menurutnya, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan per bulan Desember 2016 sejumlah 28.863.494 orang atau sebesar 68,61 persen dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, untuk capaian rekrutmen peserta untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) eks Jamsostek, BUMN, BU swasta lainnya sebanyak 6.393.923 orang untuk wilayah Jawa Barat.
”Untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran APBD adalah sebanyak 1.680.616 jiwa yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran yang didaftarkan oleh kota/kabupaten di Jawa Barat,” jelas Edisson.
Lebih lanjut Edisson memaparkan untuk peserta PBI APBD ini telah terdaftar di 27 kabupaten/kota dari total 27 Dati II yang ada di Jawa Barat. ”Dan keseluruhannya telah terintegrasi,” ucapnya.
Dia memerinci, saat ini ada 2.628 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 268 Fasilitas Kesehatan Tingkat Rawat Lanjut (FKTRL). untuk realisasi Dana Jaminan Sosial (DJS) di Provinsi Jawa Barat hingga Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.687.419.861.014. Itu terdiri atas pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.
Dari segi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Jawa Barat sesuai dengan MoU yang telah disepakati perihal ”Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berakhir 23 Maret 2017 dalam pemeriksaan di tahun 2016 sebanyak 540 Badan Usaha.
