jabarekspres.com, BANDUNG – Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN-PA RI) Jawa Barat menggelar pertemuan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Setia Untung Arimuladi di Gedung Kejati Jabar, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, kemarin (26/09).
Kepala BPI KPN-PA RI Jabar, Yunan Buwana mengatakan, pertemuan yang dilakukan pihaknya tersebut berkenaan dengan pemberian penghargaan terhadap Kajati Jabar, Setia Untung Arimuladi yang dinilai sebagai Kajati terbaik di Indonesia.
“Beliau mendapatkan award dari kami sebagai salah satu Kajati terbaik yang ada di Indonesia. Nah, penilaian itu berdasarkan keberhasilan beliau saat menahan Kadisdik Provinsi Jabar, salah satunya itu,” kata Yunan ditemui usai pertemuan.
Yunan melanjutkan, banyak kinerja Kajati Jabar, Setia Untung Arimuladi yang dinilai mampu membuat kondisional di Jabar berangsur kondusif. Terlebih dalam urusan mendukung program pemerintah yakni, Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
“Inti pointnya hasil pertemuan dengan Kajati Jabar itu, dan sekaligus pisah sambut karena beliau akan menempati posisi baru diganti oleh Kajati yang baru nantinya,” kata dia.
Dikatakan Yunan, penghargaan bagi kepala daerah dan penyelenggara negara dengan predikat terbaik tersebut merupakan pertama kalinya digelar BPI Jabar. Seharusnya, lanjut dia, penghargaan tersebut diberikan kepada Kajati Jabar, Setia Untung Arimuladi pada acara BPI Award yang akan diselenggarakan di Hotel Santika BSD, Bandung pada Rabu (27/09/2017) besok.
“Namun karena kesibukan beliau jadi tidak bisa hadir. Beliau berterimakasih atas award nya dan berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan,” kata dia.
Diakui Yunan, penghargaan tersebut sengaja pihaknya selenggarakan sebagai penyeimbang lantaran selama ini banyak orang menilai BPI sebagai lembaga yang hanya mengadakan survei terhadap daerah-daerah terkorup saja.
“Selain award yang memberikan penilaian terhadap daerah-daerah terkorup. Kali ini kita memberikan award untuk kepala daerah penyelenggara negara yang terbaik, jadi harus berimbang,” kata dia.
Dalam kurun waktu dua bulan terakhir yakni dari bulan Agustus sampai September, kurang lebih sudah ada enam kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
