jabarekspres.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan penambahan modal kembali untuk PT Bandara Internasional Jawa Barat atau (BIJB) Rp1.691 triliun dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jabar APBD 2018.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pemberian modal ini sudah menjadi prioritas. Sebab, PT BIJB dituntut untuk bisa menyelesaikan kewajibannya yaitu, menyedikan lahan untuk kelanjutan pembangunan Bandara.
“Pemprov Jabar menambah kembali modal di APBD 2018 nanti untuk pembebasan lahan kembali,”jelas Aher ketika diutemui di Gedung Sate kemarin (8/11).
Aher memaparkanberdasarkan aturan Perda yang baru, modal BIJB ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan kepemilikan saham Pemprov Jabar paling sedikit 51persen.
Untuk pemenuhan modal dasar yang telah disetor Pemprov Jabar dan pemegang saham lainnya sampai 30 Juni 2017 baru mencapai Rp 808 miliar yang terdiri dari Pemprov Rp 796 miliar dan pemegang saham lainnya Rp12.5 miliar
Dengan begitu, masih terdapat sisa modal dasa yang harus dipenuhi sebesar Rp.1.69 sisa pemenuhan modal dasar ini, akan dipenuhi oleh Pemprov Jabar berupa uang dan Barang Milik Daerah
Aher menyebutkan, Aset berupa tanah seluas 294,8 Hektar dengan nilai wajar Rp725 miliar. Sehingga, sisa modal dasar yang harus dipenuhi Pemprov Jabar kurang lebih Rp965 miliar akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Aher memastikan, meskipun saat ini belum diterima bantuan Pusat sebesar Rp 350 miliar akan segera dicairakan. Sebab tainggal menuanggu komitmen dan keputusan pusat.
Batuan tersebut sebenaranya untuk penyelesaian pembangunan landas pacu (runway) yang akan dianggarkan dalam APBN 2018. Terlebih, sampai sat ini belum ada dana swasta atau BUMN sekalipun masuk ke PT BIJB meski PT BIJB sudah menandatangai nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura (AP II).
“Sampai saat ini PT Angkasa Pura II belum juga menyetorkan dana ke PT BIJB. Jadi, ini uang dari AP II enggak ada ditunggu juga,” ungkapnya.
Jadi, atas dasar itulah, pihaknya berani memastikan bantuan Rp350 miliar itu akan cair segera. Pasalnya, meskipun sudah ada MOU antara PT BIJB dan PT AP II tetapi dalam realitasnya AP II tidak mampu memenuhi apa yang menjadi komitmennya.
