Awasi Jual Beli Sertifikat, Sistem Zonasi Cegah Sekolah Sepi Peminat

7

jabarekspres.com, CIMAHI – Komisi IV DPRD Kota Cimahi berjanji akan melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan praktik pungutan liar (pungli).

Ketua Komisi IV Wahyu Wiyatmoko mengungkapkan, kebijakan dan pengawasan PPDB ada di provinsi, namun dia siap membantu dalam mengawasi pelaksanaan. ”Sebagai mitra dari dinas pendidikan Komis IV DPRD Cimahi akan tetap ikut mengawasi jalannya PPDB, agar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang sekiranya memberatkan masyarakat,” ujar Wahyu di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita Kota Cimahi, kemarin (18/5).

Secara teknis, kata dia, SMA/SMK sudah diawasi oleh provinsi. Maka untuk komisi IV DPRD kini hanya bermitra dengan dikdas yaitu SD dan SMP. Namun, dia mengaku akan tetap ikut mengawasi dalam pelaksanaannya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi praktik-praktik yang akan merugikan masyarakat dan untuk mengantisipasi pungli.

”Sudah dari tahun-tahun sebelumnya, kami selalu memanggil seluruh kepala sekolah, terkait dengan adanya dugaan pungli. Kami tidak mau proses pendidikan yang ada di Kota Cimahi diawali dengan kejelekan,” tuturnya.

Wahyu menuturkan, untuk PPDB tidak ada sama sekali pungutan. Sebab seluruh biaya operasional pelaksanaan PPDB, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penekanan pengawasan tersebut, kata dia, selain pungli juga dilakukan di syarat PPDB untuk jalur prestasi. Pihaknya akan lebih berkonsentrasi dalam pengawasannya di jalur ini. DIa juga akan meminta kepada dinas pendidikan, agar jalur nonakademik itu benar-benar diperuntukan kepada orang-orang yang punya hak baik untuk afirmasi atau pun prestasi. ”Komisi IV akan turun langsung untuk pengawasannya,” tandasnya.

Soal pengawasan, Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan menjalin kerjasama dengan Polres Cimahi untuk mengawasi PPDB 2017.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Didik Suratno Nugrahawan, mengatakan kerjasama tersebut dilakukan agar tidak terjadi praktik pungli saat PPDB.

”Pengawasannya nanti akan berjenjang. Sekarang dari Dinas mengawasi sekolah, kemudian dari sekolah juga nanti akan membuat tim pengawasan internal untuk mengawasi panitianya,” ujar Dikdik, baru-baru ini.

Selain melakukan pengawasan, Dikdik juga mengimbau agar para orang tua siswa melaporkan jika ada pihak sekolah atau panitia yang meminta uang bangku atau uang bangunan.

”Sekarang semuanya gratis, tidak ada lagi uang bangku atau uang bangunan dan lain sebagainya. Kecuali SMA dan SMK swasta,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tumai mengatakan, pihaknya meminta penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK di Kota Bekasi menggunakan jalur keluarga miskin serta zonasi wilayah ditambah.

”Kami malah minta ditambah kuotanya,” kata Tumai, kemarin.

Tumai mengatakan, dua jalur tersebut untuk mengakomodasi calon siswa baru dari kalangan keluarga miskin dan yang berada di sekitar sekolah. Sehingga mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Tahun lalu, ujar Tumai, siswa yang diterima melalui jalur afirmasi atau keluarga miskin mencapai 15 persen dari kuota di sekolah terkait. Sedangkan 10 persen zonasi di sekitar sekolah. ”Warga miskin berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang ditanggung pemerintah,” ucap Tumai.

Karena itu, Tumai menambahkan, lembaganya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal program yang sudah berjalan tersebut. Sebab, dua jalur tersebut adalah kebutuhan yang wajid dipenuhi oleh pemerintah. ”Sekarang kewenangan SMA dan SMK Negeri berada di provinsi,” kata Tumai.

Menurut dia, program yang sudah berjalan baik, tidak dihilangkan lantaran kewenangan pengelolaan sekolah telah beralih ke provinsi. ”Jangan sampai lebih buruk dari program yang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah, mengatakan pihaknya meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk menyinkronkan sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2017 untuk tingkat SMA/SMK. ”SMP ada jalur afirmasi dan zonasi,” kata Inayatullah.

Tahun lalu, kata Inayatullah, SMA/SMK Negeri ketika masih dikelola organisasinya, menggunakan dua jalur tersebut. Kuotanya 25 persen, dengan rincian 10 persen zonasi lokal, dan 15 persen warga miskin. ”Kami ingin tetap ada penerimaan dari jalur tersebut,” ujar Inayatullah.

Untuk diketahui, penerimaan dari jalur tersebut untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin dan lokal yang tak bisa bersaing dengan dari jalur umum. Sehingga, warga miskin dan lokal bisa bersekolah di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. ”Sesuai jadwal, penerimaan siswa baru pada pertengahan Juni mendatang,” kata Inayatullah.

Sementara itu,  menyambut masa PPDB tahun pelajaran 2017/2018, Kemendikbud menerbitan regulasi baru. Mekanisme penerimaan siswa baru kini diatur dalam Permendikbud 17/2017 tentang PPDB. Permendikbud ini mewajibkan penerapan sistem zonasi berbasis jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.

Terbitnya Permendikbud itu disambut baik oleh pihak sekolah. Diantaranya disampaikan Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Mansur. ’’Selama mekanisme ini dikawal dengan baik, sekolah pasti merespon positif,’’ jelasnya kemarin (18/5). Salah satu regulasi penting di Permendikbud 17/2017 adalah, 90 persen kuota siswa baru diisi siswa yang berdomisili di radius zonasi terdekat. Aturan sistem zonasi ini dikecualikan untuk SMK.

Mansur mengatakan untuk jenjang SMA, di Lombok Barat menerapkan sistem zona per kecematan. Untungnya setiap kecamatan di Lombok Barat, minimal sudah ada satu unit SMA negeri. Dengan model zonasi yang baru itu, tidak akan ada lagi SMA negeri yang resah karena kesulitan mendapatkan siswa.

Dia mengakui sejumlah SMA negeri selama ini kesulitan mendapatkan siswa baru. Sebab dengan model pilihan bebas, siswa banyak berebut mendaftar di SMA negeri yang ada pusat Kabupaten Lombok Barat. Bahkan ada yang sampai melintas ke Kota Mataram. Sehingga sejumlah SMA negeri di kota Mataram rombongan belajaranya (rombel) gemuk atau lebih dari 36 siswa.

Nah, dengan sistem zonasi yang ada saat ini, siswa seperti ’’dikunci’’ ketka mendaftar. Misalnya siswa dari kecamatan pinggiran di Kabupaten Lombok Barat, pikir-pikir mendaftar ke tengah kota atau bahkan ke kota Mataram. Sebab jika lintas kecamatan atau keluar zonasi, masuk kuota yang sangat sedikit. Tidak sampai 10 persen.

Dia berharap Kemendikbud segera melakukan sosialisasi sistem zonasi tersebut. Sebab sampai saat ini, banyak kalangan yang masih meragukan aturan zonasi itu berjalan dengan baik. ’’Meskipun masing-masing pemda sudah menyampaikan siap menjatuhkan sanksi jika ada yang memanipulasi kuota,’’ jelasnya.

Koordinator Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan proses PPDB harus dikawal dengan baik. Dia mengatakan sistem zonasi cukup menarik. Apalagi disebutkan bahwa kuota zonasi minimal 90 persen.  ’’Supaya tidak ada lagi siswa yang sekolah jauh dari tempat tinggalnya,’’ jelasnya. Selain aturan ini bisa mewujudkan pemerataan jumlah siswa antarsekolah.

Febri berharap, aturan zonasi ini diikuti dengan upaya penurunan kesenjangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya di satu kabupaten/kota. Supaya siswa yang mengikuti regulasi zonasi, merasa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Baik itu yang bersekolah di pusat kabupaten/kota atau di kecamatan pinggiran.

Febri mengatakan pemerataan kualitas sekolah itu bisa terwujud dengan kebijakan anggaran pendidikan setempat. Pemda harus memiliki komitmen mengucurkan anggaran yang lebih besar, untuk sekolah yang masih berkualitas rendah. Supaya sekolah itu bisa segera meningkatkan mutunya.

Staf Biro Hukum Kemendikbud Hartono mengatakan regulasi sistem zonasi dalam PPDB baru saja dikeluarkan. Sehingga beberapa daerah mungkin perlu waktu untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia berharap ke depan sistem zonasi itu berjalan dengan maksimal. ’’Kami ingin ada pemertaan. Dan siswa tidak perlu sekolah jauh-jauh,’’ kata dia.  (ziz/daz/wan/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here