jabarekspres.com, CIMAHI – Untuk meminimalisir genangan air yang terjadi saat hujan di ruas jalan Kota Cimahi. Diperlukan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, hal itu karena adanya perbedaan dalam pengelolaan drainase.
Kepala Seksi (Kasi) Drainase, Bidang pemukiman dan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Sambas Subagja mengatakan, dari drainase yang ada diruas jalan kewenangannya ada pada pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Cimahi. Sedangkan untuk penataan aliran sungai kewenangannya ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Sehingga dalam penanganan masalah drainase terbagi sesuai dengan kewenangannya.
“Ada juga pengelolaan yang kewenangannya berada di PT.KAI dan Jasa Marga. Jadi dalam penanganan drainase perkotaan banyak stakeholder yang terlibat dan jika ada sesuatu harus dikoordinasikan terlebih dahulu,” ujarnya, diruang kerjanya, Selasa (21/3).
Sambas menjelaskan, saat ini BBWS berencana akan melakukan pelebaran sungai Cilember dan Sungai Cibereum yang bermuara di wilayah Kabupaten Bandung. penyusunan DED sudah tuntas dan tinggal mengkaji masalah pembebasan lahannya dan apabila rencana tersebut berjalan lancar maka tahun 2018 sudah bisa dilakukan pembangunan fisiknya.
Sedangkan untuk mengatasi banjir di wilayah Melong, Sambas mengungkapkan, rencananya Pemkot Cimahi akan membangun kolam di wilayah Melong. Sedangkan pembebasan lahannya ada di pihak Pemprov Jawa Barat.”Di RW19 Melong juga akan dilakukan sodetan untuk antisipasi banjir begitu juga untuk wilayah RW6,” ungkapnya.
Ada 13 titik pemeliharan drainase pemukiman yang langsung kewenangannya ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Cimahi. Untuk pemeliharaan, biasanya dilakukan dengan cara pengerukan sedimen di aliran air agar kapasitasnya tetap terjaga.”Minimal pengerukan dilakukan setahun dua kali, disamping dilakukan penambahan jaringan setiap tahunnya sepanjang 5 ribu meter,” tandasnya. (bun/ign)
