jabarekspres.com, NGAMPRAH – Angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan sejumlah ruangan di Perkantoran Pemkab Bandung Barat rusak parah.
Hujan disertai angin tersebut terjadi pada Senin (11/12) sekitar pukul 14.00 WIB.
Untungnya tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa tersebut, hanya saja kerugian ditaksir mencapai puluhan juta.
Berdasarkan pantauan di lokasi, seperti di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kerbangpol, Satpol PP serta kantor BNN Kabupaten Bandung Barat sejumlah atap ambruk. Bahkan, banjir juga terjadi di luar gedung.
Kondisi kedua kantor yakni Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta kantor BNN menjadi yang terparah lantaran atapnya ambruk.
Pada saat ambruknya atap, para pegawai gerak cepat melarikan diri, sehingga tidak ada yang menjadi korban luka.
“Saya bersama pegawai lain sedang di dalam kantor pada saat hujan. Namun, karena angin kencang saya dan pegawai lainnya memutuskan untuk meninggalkan kantor dan memilih lokasi yang lebih aman,” kata Kepala BNN Kabupaten Bandung Barat, Sam Norati Martiana.
Menurut dia, bila saja terlambat meninggalkan kantor yang di tempatinya, kemungkinan besar akan menimbulkan korban luka karena bisa tertimpa atap.
“Kondisi kantor saya sekarang rusak parah karena atap semua jatuh. Kemungkinan belum bisa dipakai dan harus menunggu perbaikan.
Termasuk saya juga belum tahu kondisi seperti alat tes urine yang berada di dalam kantor,” paparnya sambil menyebutkan pegawai yang ada di ruangan kantor BNN KBB sebayak 14 orang.
Ditemui terpisah, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Badung Barat, Deni Mulyana Syukur mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyisir serta mendata ruangan dan kantor yang mengalami kerusakan.
Selain fisik bangunan, pihaknya juga bakal mengecek instalasi listrik yang dikhawatirkan ikut rusak. “Sekarang mau keliling dulu untuk mendata ruangan yang rusak termasuk listrik juga kita cek,” paparnya.
Deni menambahkan, atas kejadian yang diakibatkan hujan deras ini, pihaknya bersama jajaran akan sigap serta akan mengutamakan perbaikan skala prioritas.
“Setelah didata kita lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Karena kalau untuk kontruksi bangunan adanya di PUPR secara teknis, makanya kita akan koordinasi melakukan skala prioritas,” pungkasnya. (drx/yan)