jabarekspres.com, NGAMPRAH – Tahun ini, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pendidikan atau diklat yang digelar pemerintah daerah ini untuk mengembangkan kemampuan dalam memenuhi target kerja yang sudah disusun.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB Sri Dustirawati didampingi Kabid PSDM Idad Saadudin menjelaskan, diklat diberikan kepada para pejabat eselon II, III, dan IV.
Selain diklat, Pemkab juga menggelar bimbingan teknis (bimtek) dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan.
“Tahun ini untuk diklat dan bimtek anggarannya sekitar Rp3 miliar. Namun, ada 13 pejabat eselon II yang baru, sehingga anggaran diklat pun akan bertambah lebih besar,” ungkapnya.
Dia menuturkan, anggaran diklat untuk seorang peserta yaitu sekitar Rp 40 juta. Diklat digelar selama 4-6 bulan. Sementara itu, bimtek hanya digelar dalam beberapa hari. Menurut Sri, diklat dan bimtek yang digelar BKPSDM diperuntukkan bagi para ASN di sejumlah OPD. Namun, setiap OPD juga bisa menggelar diklat dan bimtek secara mandiri. Bedanya, diklat yang digelar OPD bisa melibatkan masyarakat atau non-ASN.
Meski demikian, lanjut dia, para tenaga kerja kontrak juga nantinya bisa mengikuti bimtek dan pelatihan layaknya pegawai negeri sipil. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. “Pegawai kontrak pun punya kesempatan untuk ikut diklat dan bimtek. Hal ini bertujuan agar semua ASN dapat memiliki kompetensi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan terhadap publik,” tuturnya.
Sri berharap agar peningkatan kompetensi ASN seusai mengikuti bimtek dan diklat dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Para ASN juga dituntut untuk bisa membangun kemitraan dengan berbagai instansi untuk mensinergikan berbagai program pemerintah daerah. “Kami harap ASN tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi juga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di sekitarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah KBB Maman Sunjaya mengakui, saat ini masih banyak tenaga kontrak atau honor yang belum maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Padahal, mereka memiliki peran yang cukup besar untuk keberlangsungan roda pemerintahan daerah. “Maka dari itu, ke depan TKK diharapkan bisa jauh memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing dinas,” pungkasnya. (drx/yan)