Adakah Upaya Mempolitisir PPDB?

3

jabarekspres.com – HAMPIR setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di mana pun selalu menjadi hajatan publik yang tak pernah sepi dari kegaduhan. Realitas ini bisa dianggap wajar bila proses kegaduhan PPDB semakin bertransformasi menuju PPDB yang lebih baik.

PPDB tahun 2017 adalah PPDB terunik. Mengapa demikian? Seba, PPDB tahun 2017 terbagi dalam dua layanan wajah birokrasi pendidikan yakni Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi dan disdik kota/kabupaten se-Indonesia.

Dua realitas layanan tersebut akan melahirkan dua wajah pelayanan birokrasi pendidikan dalam perspektif masyarakat pasca diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat dua layanan PPDB seolah telah mengurai ”beban” berat layanan pendidikan. PPDB jenjang pendidikan dasar dibebankan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara PPDB jenjang pendidikan menengah dibebankan pada pemerintah provinsi.

Di sisi lain, PPDB 2017 men­jadi unik dan menarik dalam pantauan penulis sebagai praktisi pendidikan yang mendapat tugas resmi me­mantau PPDB Jabar tahun 2017. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari dinamika dua wajah proses peneri­maan tahun ini.

Pertama, segi regulasi. PPDB tahun 2017, Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) ter­lambat mengeluarkan regulasi, sehingga menambah ketidake­fektifan jalannya PPDB terutama dalam kepentingan sosialisasi.

Setiap kota/kabupaten dan provinsi mengalami gangguan sosialisasi PPDB karena Per­mendikbud datang terlambat. Pemerintah Provinsi Jawa Ba­rat melalui Disdik Jawa Barat termasuk lebih cepat bertindak dengan segera mengeluarkan Pergub No 16 Tahun 2017. Ini memperlihatkan layanan cepat dan antisipatif Disdik Jabar walau risikonya ada ketidak­seiramaan antara regulasi Kemdikbud dengan regulasi di Pergub.

Kedua, segi normasi atau ketaatan PPDB. Nampaknya PPDB Disdik Jabar lebih nor­matif dan kondusif dibanding PPDB kabupaten dan kota. Mengapa demikian? Sebab, PPDB kabupaten/kota terje­bak dalam kedekatan geogra­fis di mana beragam dina­mika dan aspirasi dapat dengan mudah dilakukan di tempat. Karenanya, aroma politisasi PPDB diduga masih kental di daerah kota/kabupaten.

Namun PPDB Disdik Jabar ada keuntungan geografis, yakni jarak telah menjadikan ”barikade” positif dari upaya-upaya tak sehat yang sebelum pra alih kelola selalu terjadi.

Realitasnya biasa terjadi masyarakat yang tak mematuhi aturan PPDB menekan para elit politik, yang kemudian mereka menekan para ke­pala sekolah, untuk kemu­dian terpaksa ”mengamankan”.

Di Disdik Jabar, upaya tak sehat tidak mengemuka ka­rena kendala jarak geografis birokrasi dari kota/kabupaten ke provinsi. Bisa terjadi juga secara langsung para oknum aparat hingga media abal-abal menekan langsung atau mem­buat surat sakti dengan ung­kapan klise ”Mohon Dibantu.”

Ini sebuah realitas PPDB hampir terjadi setiap tahun. Beragam dinamika PPDB Tahun 2017 dalam pantauan penulis di dua wajah layanan kota/kabupaten (pendidikan dasar) dan provinsi (pendidikan me­nengah), maka dapat disim­pulkan PPDB provinsi lebih normatif dan kondusif.

Bila ada penilaian PPDB Jabar buruk sesungguhnya lebih mengarah pada proses PPDB kabupaten dan kota yang ma­sih kental dengan titip menitip. Bahkan, bisa jadi ungkapan PPDB Jabar bermasalah adalah ungkapan politis dari kekece­waan terjegalnya ”surat sakti” dari para politisi yang sudah tidak berlaku lagi di PPDB Dis­dik Jabar.

PPDB Jabar juga bisa disebut bermasalah bisa juga sebagai stigmatisasi atau upaya ”meng­goreng” atau bahkan ngago­goreng sebagai bagian dari agenda politis tertentu.

Bila PPDB Disdik Jabar ma­sih menyisakan banyak ke­kurangan itu benar. Bukankah ini yang pertama? Masih per­dana, masih belajar.

Namun bukankah PPDB kabupaten dan kota sudah bertahun-tahun? Mengapa masih terus terjadi politisasi, aneksasi, hingga surat sakti? Ini perlu terus kita pantau bersama agar lebih baik. Jangan-jangan ungkapan PPDB Jabar bermasalah sesungguh­nya bermuara pada PPDB kabupaten dan kota yang mirip sebuah lagu, ”Aku ma­sih seperti yang dulu”.

Semoga seiring upaya pe­ningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini dibarengi upaya ketaatan pada aturan PPDB. Bila masyarakat men­galami peningkatan partisi­pasi melanjutkan sekolah semakin tinggi, dan ketaatan pada aturan PPDB semakin tinggi, hal ini menjelaskan kedewasaan kolektif masy­arakat kita sedang bertumbuh lebih baik. Bila sebaliknya, maka upaya perbaikan pen­didikan masih jauh dari mem­baik. Wallahu a’lam.

*Penulis adalah Ketua PGRI Kota Sukabumi

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here