2.500 PNS Belum Miliki Rumah

bandungekspres.co.id, SOREANG – Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser mengungkapkan, sekitar 2.500 dari 19 ribu pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Bandung belum memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta lahan ke daerah.

”Utusan Kementerian PU Pera meminta lahan kepada daerah di Cicalengka seluas 100 hektare untuk dibangunkan perumahan,” jelas Dadang kepada wartawan belum lama ini.

Menurutnya, pada 2017, Dirinya juga akan fokus membangun infrastuktur, lingkungan sumber daya manusia dan pendidikan. Langkah itu ditempuh agar SDM yang ada bisa berdaya saing dan maju.

Dia menuturkan, salah satu yang tengah digenjot adalah mengajak investor yang berminat mengelola sport centre Si Jalak Harupat dan Gedong Budaya Sabilulungan secara profesional. Saat ini, dua lokasi tersebut masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

”Pengelolaannya akan profesional jika dikerjasamakan (pihak ketiga). Nanti dikelola bersama BUMD Kabupaten Bandung,” ujar Dadang.

Menurutnya, diharapkan dengan kerja sama tersebut akan mendorong manajemen yang lebih baik. pihaknya juga berencana memperluas sport centre Si Jalak Harupat dan menambah sejumlah fasilitas olahraga seperti gedung dan lapangan menembak serta lapangan latihan golf. ”Dua fasilitas ini diminati kalangan menengah atas dan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan, direncanakan pula akan dibangun akademi olahraga di sekitar kompleks tersebut. ”Dengan demikian, tempat ini akan menjadi penghasil atlet berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya mengakui belum memiliki rumah karena sulitnya persetujuan dari pihak bank. ”Saya sudah beberapa kali mengikuti aturan main pihak bank, tapi tetap saja dipersulit. Mungkin karena gaji saya yang kecil, sehingga akhirnya saya menetap di rumah mertua,” aku warga Banjaran ini.

Hal senada diungkapkan karyawan lainnya yang masih honor. Dia menjelaskan, banyak yang harus dilakukan agar kepemilikan rumah di KPR disetujui. Selain gaji juga persetujuan pihak atasan.

”Saya kan saat itu memiliki yang kurang suka kepada saya. Makanya saya pun terpaksa ngontrak rumah. Tapi nggak apa apalah mungkin belum dapat rejekinya saja,” ungkap tenaga honor yang sudah sembilan tahun bekerja ini. (gun/fik)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan