1.500 Kader Golkar Kembalikan KTA

jabarekspres.com, BANDUNG – Sekitar 1.500 kader Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Bandung, kemarin (25/9). Pengembalian KTA itu merupakan buntut beredarnya SK cagub dan cawagub Jawa Barat dari dewan pimpinan pusat (DPP).

TEPIS ISU: Ketua Bapilu DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara memberikan keterangan kepada wartawan tentang DPD Golkar melalui Ketua Umum Setnov bahwa Golkar mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawabug Jabar 2018 di Cirebon, belum lama ini.

Sebelumnya diketahui, muncul surat melalui pesan berantai jika Partai Golkar menetapkan M. Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai pasangan calon gubernur Jabar pada Pilgub 2018 mendatang. Meski isi surat itu sendiri kemudian dibantah pihak DPP dan disebut sebagai SK bodong.

”Munculnya SK bodong itu mengusik ketenangan kader partai Golkar Kabupaten Bandung. Selama ini karya dan kinerja Kang Dedi Mulyadi selaku Ketua DPD Partai Golkar Jabar sangat memuaskan bagi para kader,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, H. Sugianto kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin.

Dia mengatakan, kader yang mengembalikan KTA tersebut mulai mengembalikan sejak Kamis (21/9) hingga Senin (25/9). Total sementara, kata dia, sudah sekitar 1.500 kader yang mengembalikan kartu keanggotaan mereka.

Selama lima hari terakhir ini, pihaknya terus menerima aspirasi dari para kader partai berlambang pohon beringin itu. Termasuk mereka mempertanyakan tidak adanya nama Dedi Muyadi dalam penetapan calon gubernur Jabar.

”Apabila nanti kang Dedi gagal dicalonkan dalam Pilkada, dipastikan pengembalian KTA ini akan semakin banyak. KTA ini juga akan disampaikan ke DPD Golkar Jabar,” tuturnya.

”Tapi, kalau diprioritaskan maju, KTA tersebut akan ditarik kembali. Ini semata-mata bentuk kecintaan dan loyalitas kader kepada pimpinan. Ini juga bagian dari kode etik di Partai Golkar,” sambungnya.

Dirinya berharap, agar pihak-pihak yang berkepentingan di partai Golkar tidak gegabah dalam mengeluarkan keputusan. Sebab, di partainya ada mekanisme formal, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pilkada Jabar. Sehingga, tahapan ini harus dihargai. ”Mereka yang bermain-main terhadap mekanisme, itu kader yang ingin merusak Golkar terutama di Jabar,” tegasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan