Tidak Sesuai Kultur Masyarakat, Kesbangpol KBB Yakini Tak Ada LGBT

bandungekspres.co.id – Maraknya kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang beberapa waktu lalu banyak dideklarasikan di media sosial, menjadi kekhawatiran di sejumlah daerah, tak terkecuali Kabupaten Bandung Barat. Bahkan, Pemkab Bandung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik secara tegas menolak jika ada yang akan mengampanyekan atau deklarasi sebagai kelompok LGBT. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma-norma agama.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat Iing Solihin menegaskan, pihaknya menolak keras jika ada kelompok seperti itu. Selain meresahkan masyarakat, kelompok itu juga tidak sesuai dengan norma agama. ’’Tentu kami menolak jika ada kelompok yang mengkampanyekan LGBT. Apalagi, Kabupaten Bandung Barat dikenal dengan religiusnya,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurut Iing, LGBT tidak sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang agamis dengan para alim ulamanya. Dia pun mengaku, sampai dengan saat ini di Kabupaten Bandung Barat belum ada pihak-pihak atau lembaga yang telah mendaftarkan keorganisasiannya kepada pemerintah dengan mengatasnamakan sebagai komunitas atau forum pendukung gerakan LGBT. ’’Sejauh ini kelompok LGBT di sini tidak ada dan harapan kami tidak ada sampai kapanpun,” sahutnya.

Bahkan, dalam rangka melakukan pemantauan terkait dinamika di masyarakat, salah satunya menyangkut LGBT ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat melalui Forum Intelijen Daerah (Forminda), pihaknya terus melakukan pengawasan di 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. ’’Kami memiliki jaringan hingga ke desa, RT/RW untuk melakukan komunikasi jika ada laporan semacam LGBT,” terangnya.

Selain pemantauan LGBT, pihaknya juga lakukan pengawasan untuk menangkal masuknya paham radikalisme serta menciptakan kondusivitas di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai bentuk keseriusan, Kesbangpol mengundang tokoh agama, ulama, umara serta para penegak hukum untuk menyatukan visi dalam menciptakan kekondusifan daerah. Hal tersebut terungkap dalam diskusi panel yang melibatkan tokoh ulama, organisasi masyarakat, kepemudaan dan Pemkab Bandung Barat. Berbagai elemen diminta untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menepis gerakan radikal dan terorisme. Hadir dalam acara tersebut Bupati Bandung Barat Abubakar, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra dan Dandim 0609 Kabupaten Bandung, Letkol Kav Leonard Ginting.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan