bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk menata anggaran keuangan pada APBD Pemprov Jabar Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi menginginkan agar seluruh anggota Fraksi Golkar yang duduk di DPRD Jabar harus pandai menata sistem untuk mengusulkan anggran untuk daerah.
Dirinya memandang, sistem yang ada selama ini sebetulnya sudah baik yang disampaikan melalui usulan-usulan di anggota DPRD melalui aspirasi pemilihannya .
Namun demikian dalam memperjuangkan anggota Fraksi tidak bisa melakukan secara langsung karena terbentur kewenangan.
Anggota fraksi biasa tidak bisa memperjuangkannya bila dibandingkan dengan anggota fraksi yang duduk sebagai Banggar.
Dirinya menyarankan agar tata kelola keuangan harus menggunakan sistem seperti untuk Post anggaran Bantuan Gubernur BANGUB yang sebetulnya memiliki sistem yang sederhana.
“Bangub itukan hanya dengan mengajukan proposal yang disampaikan kepada Gubernur melalu Fraksi-Fraksi,”ucap Dedi ketka ditemui di kantor DPD Partai Golkar Jalan Maskumambang kemarin (20/9)
Ia berpendapat harus dibuat aturan berdasarkan pada jumlah penduduk, Luas wilayah, dan kebutuhan dasar publik sehingga dalam menetapkan Bangun bisa menjadi acuan
“Ini menjadi landasan mengambil kebijakan Bangub apabila ditemukan problem yang menyangkut kebutuhan dasar publik,”ucap Dedi.
Anggota Fraksi bisa memberikan masukan untuk memperjuangkan hak masyarakat didaerah Dapilnya dengan cacatatan setelah membaca anggaran yang di evaluasi dengan melihat kemampuan anggaran dari Kabupaten/Kota.
“Kalau daerah tersebut sudah tidak lagi maksimal dalam kemampuan anggaran maka sudah seharusnya provinsi memberikan bantuan,”kata Dedi.
Dia menambahkan, dalam menentukan anggaran kedaerah ini bisa dipastikan akan ada muatan politis bukan dilihat dari objektifitas berdasarkan kebutuhan.
Untuk menghindari ini tambah dia harus dibuat mekanisme dengan dibentuk Raperda mengenai tata kelola Bantuan Keuangan Gubernur untuk Kabupaten Kota sehingga nantinya dalam menentukan besaran anggaran yang diberikan berdasarkan objektifitas kebutuhan dan usulan dari anggota Fraksi-Fraksi di DPRD.
“Jadi hak-hak angggota dewan juga ini perlu diberikan ruang dan ini saya minta kepada ketua Fraksi Golkar untuk mengusulkan ini menjadi Raperda,”pungkas Dedi (yan)