bandungekpsres.co.id, NGAMPRAH – Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mempertanyakan komitmen pemerintah mengenai implementasi penyederhanaan perizinan pembangunan perumahanl. Seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3/2016. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung program sejuta rumah, yang digulirkan pemerintah sejak 2015.
Ketua Umum REI Eddy Hussy mengatakan, pembahasan akan persoalan perizinan pembangunan perumahan telah dibahas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri-menteri terkait, beberapa waktu lalu. ”Namun, yang kami butuhkan sekarang harus ada komitmen kepastian,” kata Eddy, di sela-sela Rakerda REI Jawa Barat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, belum lama ini.
Kalau bilang tujuh hari untuk suatu izin, tujuh hari itu harus betul-betul keluar keputusannya. Harus ditegaskan ketika permohonan perizinan itu sudah masuk, maka dalam waktu tujuh hari itu harus dijawab boleh atau tidak. Hasilnya, menurut dia, waktu dan tahapan perizinan telah disepakati untuk dipangkas.
Dia mengatakan, perizinan pembangunan perumahan semestinya hanya memerlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Serta tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Soalnya, pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana umum tata ruang (RUTR).
Menurut dia, ketidakpastian perizinan menjadi salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan properti yang tahun ini cuma sekitar 3%. Selain faktor perlambatan ekonomi secara nasional dan global. Dari target pembangunan rumah yang menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau rumah bersubsidi sebanyak 230 ribu unit, REI baru membangun sekitar 50 ribu unit.
Ketua REI Jabar Irfan Firmansyah mengatakan, implementasi penyederhanaan perizinan seringkali menjadi rumit. Ketika diurus di pemerintah kabupaten/kota. ”Sampai sekarang, yang sifatnya penyederhanaan perizinan itu masih belum terjadi di kabupaten/kota,” ungkapnya.
Terkait dengan program sejuta rumah, Irfan menyatakan, pada tahun lalu REI Jabar berkontribusi membangun sekitar 20 ribu rumah bersubsidi. ”Target kami masih tetap sama dengan tahun lalu, yaitu di 25 ribu unit. Jadi masih jauh memang,” ungkapnya.
Padahal, dia menilai, sejumlah daerah di Jabar potensial untuk membangun rumah bersubsidi, terutama di kawasan industri. (nit)
