bandungekspres.co.id, JAKARTA – Pemerintah memastikan mencabut subsidi listrik 900 VA pada Januari 2017. Agar tidak terjadi resistensi, Kementerian ESDM dan PLN diminta transparan soal penggunaan alokasi dana subsidi energi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh menyatakan, keterbukaan itu penting agar masyarakat tahu uang subsidi digunakan untuk hal bermanfaat. Misalnya, daerah yang kini belum tersentuh listrik bakal diterangi dengan subsidi listrik yang dihemat. ”Masyarakat masih belum tahu uangnya akan dialihkan untuk apa. Padahal, sharing the pain butuh penjelasan,” ujarnya.
Syamsir menilai waktu yang tersisa sebulan tidak cukup untuk sosialisasi, ditambah potongan waktu liburan. Karena itu, sosialisasi perlu dimatangkan. Dari rapat terakhir, dia sudah mengantongi pola besaran kenaikan tarif dasar listrik saat subsidi dicabut. Kenaikannya bertahap dimulai dari Januari dan berakhir pada Juni 2017. Total kenaikan tarifnya dari Rp 605 per kWh menjadi tarif keekonomian 123 persen.
”Proses komunikasi secara transparan itu menjadi kunci. Kalau masyarakat tahu, sharing the pain terbukti mengurangi daerah yang belum terlistriki, untuk kenaikan selanjutnya akan lancar,” jelasnya. Namun, kalau pemerintah dan PLN gagal memberikan bukti, bisa muncul gejolak di masyarakat.
Sebagai unsur pemerintah, DEN memang tidak berseberangan dengan rencana pemerintah untuk mencabut subsidi 900 VA. Termasuk pola kenaikan yang bertahap sampai Juni. ”Subsidi itu seperti candu, nggak bisa langsung dihilangkan. Harus dilakukan bertahap untuk menjaga daya beli,” ucapnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi secara prinsip mendukung pencabutan subsidi. Alasannya, anggaran yang diberikan sangat besar, tetapi banyak yang tidak tepat sasaran. ”Tarif golongan 450 VA dan 900 VA sejak 2003 belum mengalami penyesuaian tarif. Sementara golongan lain sudah bertubi-tubi,” katanya.
Dia menyebut hal itu membawa ketidakadilan ekonomi dan sosial. Ketika 450 VA dan 900 VA dapat subsidi signifikan, masih banyak yang belum mendapat listrik. Versi Kementerian ESDM, ada 12 ribu desa yang hingga kini belum mendapat pasokan listrik.
Meski mendukung pencabutan subsidi, YLKI meminta ada perbaikan kualitas. Terutama soal byar pet yang kerap hadir di kawasan luar Jawa. Selama ini aduan soal listrik masuk lima besar keluhan konsumen yang disampaikan ke YLKI. (dim/c15/noe/rie)
