bandungekspres.co.id – Untuk memperkuat tim aparatur pemerintah di lingkungan Pemkot Cimahi, Wali Kota Cimahi Atty Suharti melantik tiga pejabat eselon II. Masing-masing yakni, Erik Yudha Buana sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) dan Erli Duarli sebagai Staf Ahli Wali Kota, seta Sri Nurul Handayani sebagai Asisten Adminstrasi Umum.
Dikatakan Atty, pelantikan ini merupakan rangkaian dari pengisian dan penempatan para pejabat yang diberi amanah untuk menguatkan struktur dan tim kerja pemerintah kota guna mencari solusi permasalahan yang muncul di masyarakat, sekaligus mensukseskan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan.
”Insya Allah pelantikan ini merupakan bagian dari rencana menguatkan tim aparatur, dimana assisten yang dilantik hari ini akan menguatkan sekretariat dan dapat membantu Sekda dalam memenej administrasi pemerintahan dan pembangunan,” kata Atty.
Dirinya berharap, pelantikan Kepala SOPD ini bisa mempercepat pemberdayaan masyarakat untuk lebih memiliki PHBS termasuk penanganan sampah, pencegahan penyakit menular dan membangun kreatifitas rakyat yang dapat mengisi pembangunan ekonomi lokal dengan klaster yang telah di direncanakan.
Sedangkan kehadiran staff ahli diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan teknologi di techno park termasuk teknologi yang mendukung kesehatan masyarakat dan dapat membantu percepatan penataan wajah kota dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur kota.
”Kebutuhan akan air bersih rakyat Cimahi harus disikapi bersama, diharapkan kekuatan kerja sama para assisten dapat menyusun dan melaksanakan strategy action plan dengan peluang yang sudah sangat terbuka,” tuturnya.
”Rancang kegiatan atau action plan untuk meningkatkan kualitas pasar atas barokah harus menjadi bagian mimpi indah dari SOPD yang memenej perdagangan di pandu dan diarahkan Sekda kota yang didukung oleh Para Assisten dan kesigapan serta kreatifitas dari badan keuangan daerah,” imbuhnya.
Lanjutnya, benang merah anggaran mulai dari alokasi pusat dan Provinsi dan pendapatan asli daerah ke rencana penggunaannya haruslah diperkuat, agar ritme penggunaan anggaran tidak menjadi gemuk diakhir tahun, walaupun butuh keahlian khusus dalam monitor dan pengendaliannya. SKPD terkait diminta untuk mempersiapkan pembangunan kampus AKN, penataan BITC dan Tecnopark serta Fly over padasuka. ”Semua berbagai kegiatan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik diberbagai bidang termasuk penataan pelayanan perizinan yang harus di benahi,” tutupnya. (bun/asp)
