bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar menekankan kepada para pejabat agar melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa melakukan aksi pungutan liar (pungli). Sebagai pejabat dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki jiwa ikhlas. Serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
”Saya minta pejabat maupun PNS di KBB harus melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang datang tanpa melakukan pungli,” tegas Abubakar kepada wartawan di Ngamprah, belum lama ini.
Menurut Abubakar jika ada pejabat yang kedapatan melakukan pungli, maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera agar setiap pejabat tidak melakukan pungli kepada masyarakat.
”Mulai dari pungli saat membuat KTP/KK. Dan juga beberapa pelayanan lainnya. Masyarakat itu harus dilayani bukan malah dipungut,” sesalnya.
Abubakar mengatakan, tidak menutup kemungkinan banyak potensi yang dilakukan oknum pejabat untuk melakukan pungli. Dia mencontohkan seperti memberikan izin kepada investor, ada peluang yang memang dimanfaatkan oknum tertentu untuk memeras investor tersebut.
”Sebelum tertangkap, lebih baik kami ingatkan agar tidak melakukan pungli,” ujarnya.
Praktik pungli, lanjut dia, jangan menjadi budaya di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Pelayanan kepada masyarakat diminta harus profesional dan terbuka. Setiap tahun, pemerintah daerah seringkali menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi PNS yang mengarah pada pelayanan kepada masyarakat.
”Sehingga kami harapkan bimtek yang sering dilakukan itu bisa diterapkan saat melayani masyarakat,” terangnya.
Apalagi, kata Abubakar, pada 2017 mendatang merupakan akhir jabatan kepemimpinan selama dua periode. Pihaknya menginginkan agar pelayanan bisa memuaskan masyarakat.
”Tahun depan itu tahun terakhir saya memimpin Bandung Barat. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama masyarakat harus puas dengan hadirnya pejabat Bandung Barat ini,” pungkasnya. (drx/nit)
