bandungekspres.co.id, BANDUNG – Provinsi Jawa Barat yang kini berusia 71 tahun telah mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.
Kemajuan pembangunan di berbagai sektor semenjak pasangan ini menjabat telah memperoleh hasil kinerja memuaskan. Terlebih Jabar sebagai salah satu provinsi yang mendapat Gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan APBD 2015.
Pejabat yang akrab disapa Kang Aher ini memaparkan beberapa capaian kinerjanya selama ini dia pimpin. Antara lain Kondisi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 69,50 poin. Dengan Indeks Pendidikan 59,95 poin, Indeks Kesehatan 80,63 poin, dan Indeks Pengeluaran sebesar 69,45 poin dengan Pengeluaran per Kapita Rp 9,78 juta.
Dia mengatakan, laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada 2015 dapat dipertahankan terus di atas 5 persen. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (adhb) 2015 sebesar Rp 32,65 juta.
”Inflasi pada 2015 dapat dikendali sebesar 2,73 persen, dan persentase penduduk miskin pada Triwulan I 2016 dapat diturunkan menjadi 8.95 persen,” paparnya.
Menurut dia, berbagai capaian pembangunan tersebut pada hakikatnya merupakan wujud kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Barat. ”Untuk itu, kerja nyata harus senantiasa menjadi spirit yang dipertahankan dalam setiap pelaksanaan agenda pembangunan ke depan. Sehingga akselerasi berbagai target capaian pembangunan daerah dapat kita wujudkan secara optimal,” urainya.
Menurut dia, strategi percepatan pembangunan dan pemerataannya dilaksanakan melalui penerapan sistem pemerintahan model hybrid. Yaitu pembangunan berbasis otonomi daerah dan berbasis tiga metropolitan/pusat pertumbuhan. Metropolitan tersebut adalah Metropolitan BODEBEK-KARPUR, Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya. Termasuk pusat pertumbuhan Palabuhanratu, Rancabuaya, dan Pangandaran.
”Strategi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar yaitu lebih dari Rp 600 triliun. Sehingga formulasi pendekatan pendanaan pembangunan perlu diperluas melalui skema kerjasama pendanaan antara pemerintah dengan dunia usaha. Termasuk skema kerjasama pendanaan antar swasta dengan disertai peningkatan peran BUMD Jawa Barat,” paparnya.
Dia mengatakan, peringatan Hari Jadi Jabar ke-71 sudah selayaknya menjadi momen kebangkitan dalam mencapai pembangunan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jawa Barat. ”Sehingga mampu memperkokoh kekompakan kita dalam mengawal sinergitas program pembangunan pusat dan daerah,” ujarnya.
