bandungekspres.co.id, CIMAHI – DPRD Kota Cimahi mengklaim, pernah mencurigai atas usulan anggaran pembangunan Pasar Atas Cimahi pasca kebakaran yang lalu. Hal ini menyeruak setelah penangkapan Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti-Itoch Tochija oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (2/12) lalu.
Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan mengaku, anggaran yang diajukan oleh Wali Kota Cimahi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah senilai Rp 150 miliar dinilai terlalu tinggi.
Menurut dia, DPRD Kota Cimahi pernah mengkritisi hal ini. Terutama dari Fraksi PDIP dan Hanura ketika harus menyetujui anggaran untuk pembangunan Pasar Atas sebesar Rp 135 miliar. Terlebih, anggaran sebelumnya mencapai Rp 150 miliar.
”Saya yang sedang memimpin sidang harus ikut walkout karena tidak setuju dengan anggaran tersebut. Sebab, saya berpikir berlebihan sekali kalau untuk pembangunan pasar atas dengan biaya Rp 150 miliar, ” ungkapnya, saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) V Cimahi, Jalan Terobosan, Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, kemarin (4/12) .
Namun, karena pada saat itu mayoritas anggota DPRD mendukung, akhirnya sebagai ketua dia harus mengikuti keputusan mayoritas anggota DPRD. Sebab, itu sudah bagian dari sistem pengambilan kebijakan.
”Mau gak mau akhirnya berangkatlah dukungan itu. Dukungan itu bukan merupakan keputusan akhir, tapi dukungan itu adalah salah satu syarat untuk keputusan dari Menkeu dan Mendagri,” papar pria yang akrab disapa Agun itu.
”Keputusan akhir ada pada kedua Kementerian. Sebab anggaran tersebut pinjaman dari bank BUMD, ya kita harus ada persetujuan dari dua kementerian tersebut,” sambungnya.
Sedangkan untuk perubahan anggaran, dia bersama semua anggota dewan yang lain mengaku tidak mengerti. ”Saya beranggapan, mungkin proyek tersebut ada tahapan-tahapannya. Sebab, tidak pernah ada komunikasi kepada dewan dalam pembanguna pasar atas tersebut,” urainya.
Ditambahkannya, dari awal DPRD Kota Cimahi merasa curiga karena menganggap anggaran yang sangat berlebihan. Menurut dia, jika hanya untuk membangun sebuah pasar, semestinya cukup diberi dari Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi. Tidak harus ditambah pinjaman. ”Kalau pinjam kan kita harus bayar,” ucapnya.
