bandungekspres.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung prihatin masih ada persoalan sampah. Di kalangan pemangku kepentingan saling tuding, prilaku buruk buang sampah semestinya tidak terjadi. Padahal, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sudah diberi kucuran anggaran Rp 105 miliar pada APBD 2016 ini.
”Sudah seharusnya wali kota Bandung, melakukan audit di perusahaan plat merah itu. Sebab masih ada masalah sampah di lapangan, terutama yang kentara kinerja penyapuan dan pengangkutan,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Riantono kemarin (26/3).
Selain dapat kucuran APBD, PD Kebersihan Kota Bandung melakukan pemungutan biaya angkut sampah dari masyarakat. ”Maka, menjadi ironis, dengan ada tim penyapu dan biaya besar, ada persoalan sampah yang ditudingkan mengotori wilayah Kabupaten Bandung,” tukas politikus PDIP ini.
Tumpukan sampah yang menjadi sorotan pihak Provinsi Jawa Barat itu, memungkinkan sampah bersama yang datang dari atau akibat prilaku buang sampah sembarangan penduduk sepanjang sungai. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, terkait tuduhan Kepala BPLH Provinsi, yang menilai kinerja Pemkot Bandung, dalam menangani sampah buruk.
Untuk itu, lanjut Isa, bukan saatnya saling menyalahkan, program beberesih lingkungan harus terus digalakan. Karena tumpukan sampah yang meninpa Kabupaten Bandung kali ini bagian dari musibah. ”Peristiwa seperti ini tidak terjadi berulang-ulang,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung ini.
Berkaca dari persoalan tersebut, dalam menangani sampah tidak bisa lagi konvensional, harus dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
Sehingga, DPRD Kota Bandung, sambung Isa, berupaya maksimal dorong penyelesaian. Baik dari sisi anggaran maupun politis secara terbuka sejalan dengan kebijakan Pemkot Bandung.
Namun, menyelesaikan masalah sampah itu juga harus konstruktif. Bukan sebatas responsif saja. Mendengarkan petunjuk para ahli, akan lebih bijaksana, bukan berjalan atas kehendak sendiri.
”Dari itu, DPRD akan meminta pertanggungjawaban wali kota,” tegas Isa.
Menyoal eksistensi PD Kebersihan Kota Bandung, menurut Isa, dewan sudah mensuport bahkan melewati mekanisme terbuka. Untuk itu, tidak ada lagi alasan PD Kebersihan berleha-leha. ”Bereskan masalah sampah dengan baik. Sebab, itu pertanggungjawaban pada masyarakat,” tegas Isa.
