Kesiapan Alih Kelola SMA Sudah 100 Persen

bandungekspres.co.id, LEMBANG– Kesiapan alih kelola bidang SMA dari masing-masing kabupaten/kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 100 persen. Kesiapan tersebut meliputi administrasi, guru pengajar hingga aset sekolah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi.

”Alih kelola dari kabupaten/kota ke provinsi sejauh ini sudah mencapai 100 persen,” kata Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Jawa Barat Nanang Wardana kepada wartawan dalam acara Paparan Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan Jawa Barat di Lembang, kemarin (20/12).

Menurut Nanang, secara formal serah terima bidang SMA dari masing-masing kabupaten/kota sudah dilakukan sejak 1 Oktober 2016 lalu. Namun, mulai berjalan efektif mulai 1 Januari 2017 mendatang. Hingga bulan Desember ini, bidang SMA penganggarannya masih menjadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing.

Diungkapkan Nanang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah membagikan surat keputusan (SK) bagi mereka yang sudah beralih tugas dari masing-masing kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga pada 2017 mendatang, sistem gaji guru dan pegawai sepenuhnya dikelola oleh provinsi.

Dengan adanya alih kelola SMA tersebut, UPTD di Jawa Barat juga bertambah sebanyak 6 UPTD yang tersebar di Kawarang, Cianjur, Bandung Raya, Tasikmalaya dan Cirebon. ”Selain itu, bertambah juga keberadaan balai. Mulai dari balai pendidikan untuk SMA/SMK dan masih bertahan balai bahasa dan kesenian daerah,” ujarnya.

Nanang berpandangan, dengan dikelolanya oleh provinsi, maka pemetaan SMA/SMK di Jawa Barat akan jauh lebih baik. Seperti untuk memilih guru terbaik setelah melalui tahapan uji kompetisi guru (UKG). Selain itu, dengan dikelolanya oleh provinsi, bisa tercapainya target angka partisipasi kasar (APK) yang saat ini berada diposisi angka 67. ”Kami targetkan hingga 2018 mendatang bisa tercapai target APK di angka 97. Kami yakin target bisa tercapai apalagi dengan pengelolaan SMA oleh provinsi,” terangnya.

Dengan dialihkannya pengelolaan ke provinsi, sebut dia, bertambah pula anggaran untuk tahun 2017 di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Tercatat, anggaran tahun 2017 mencapai Rp 1,3 triliun yang lebih besar jika dibandingkan 2016.

”Salah satu kenaikan anggaran lantaran bidang SMA yang dikelola oleh provinsi seperti biaya untuk tenaga tata usaha dan guru honorer serta beasiswa. Selebihnya anggaran itu ada juga untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB),” paparnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan