Oknum ”Mainkan” Jumlah Tenaga Honorer
bandungekspres.co.id– Banyaknya tenaga Hononer yang belum diakomodir melalui penerimaan secara langsung disinyalir akibat ulah oknum. Salah satunya, pengangkatan bukan oleh pejabat berwenang.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman mengatakan, ada praktik kecurangan yang dilakukan di lapangan. Hal ini terindikasi dari membengkaknya tenaga honorer yang mencapai 600 ribu.
Dia mengatakan, mencontohkan, beberapa foktor pembengkakan. Di antaranya adanya pengangkatan yang dilakukan bukan oleh pejabat yang berwenang seharusnya seorang tenaga honorer itu diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian yaitu Bupati dan wali kota. ”Kadang Kepala sekolah atau kepala dinas juga mengangkat honorer. Ini yang salah,” ucapnya.
Selain itu adanya kepentingan oknum-oknum baik itu di internal maupun di eksternal yang melakukan penitipan ke dinas-dinas untuk menjadi tenaga honorer. Dengan begitu, permasalahan pun akhirnya lebih komplek.
”Inikan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sejak lama,” jelas Herman ketika ditemui di Gedung Sabuga belum lama ini.
Untuk meminimalisir hal itu, pihaknya juga telah melaporkan kepada Bareskim Polri terhadap 17 portal website yang mengunggah informasi tidak benar terkait CPNS. Makanya, dia mengimbau masyarakat untuk melihatnya informasi yang benar via menpan.go.id mengenai informasi ini.
Menurut dia, dari situs-situs tersebut dijelaskan seolah-olah pada tahun ini ada penerimaan CPNS. Padahal kenyataannya Kemenpan RB tidak menyelenggarakan penerimaan CPNS pada 2016 ini.
Herman menyebutkan, disinyalir ada sindikat atau mafia yang memanfaatkan keadaan karena di Bandung sendiri ada 1.003 orang yang menjadi korban. Kalau ditotal, jumlah kerugiannya Rp 9 miliar lebih untuk seluruh Indonesia.
”Kita telah menerima laporan dari berbagai daerah di Indonesia dengan modus penerimaan CPNS dengan iming-iming diterima dengan janji akan ada penambahan kuota untuk Ketegori Honorer K-2 dan diminta sejumlah uang,” tutur Herman.
Dia mangatakan, beberapa situs yang telah dilaporkan di antaranya cpns.com atau asn.com. Padahal imbuh dia kalau situs resmi milik Menpan itu memakai go.id bukan com.