bandungekspres.co.id– Setelah sebelumnya dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan dikelola secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Anies Baswedan mengatakan, untuk memenuhi program KIP, Kemendikbud pada 2016 ini akan mencetak langsung KIP.
”Sebelumnya untuk cetak KIP dilaksanakan oleh Kemensos dengan dukungan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Kantor Wakil Presiden,” ujar Anies usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Anies menyebutkan, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2015 Kemendikbud berhasil melampaui target 100 persen, dengan penerima manfaat dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 17,9 juta siswa seluruh Indonesia. Dia menambahkan, untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran Kemendikbud 2016 dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun, pihaknya melakukan Rapim yang dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2, serta staf khusus di lingkungan Kemendikbud.
”Kami ingin pastikan bahwa semua unit kerja di lingkungan Kemendikbud siap untuk memasuki tahun anggaran 2016 dengan perencanaan yang matang dan pelakasanaan yang cermat, tepat dan cepat,” ungkapnya. Dengan kesiapan di awal tahun, Anies berharap serapan anggaran Kemendikbud 2016 akan lebih efektif dan lebih baik lagi.
Dia melanjutkan, serapan anggaran Kemendikbud pada tahun anggaran 2015 kedua paling efektif di antara kementerian dan lembaga dengan 93 persen. Oleh karenanya, lanjut Anies pelaksanaan program dan anggaran 2016 ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan kerangka strategis Kemendikbud 2014-2019, yakni terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong.
Tentunya, menurut Anies semua dapat diterjemahkan ke dalam tiga strategi yakni, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu dan akses dan peningkatan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. ”Dengan begitu, dalam laporan 2016 nanti dapat ditorehkan catatan sejarah baru, seperti hal-hal baru yang berhasil dicapai, diraih, dan dihasilkan,” tutupnya. (nas/fik)
