bandungekspres.co.id, BATUNUNGGAL – Realisasi pembangunan Light Rapid Transit (LRT) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Pasalnya, manakala menyangkut investasi yang menggunakan aset pemerintah daerah, baik langsung maupun tidak langsung harus melibatkan persetujuan lembaga wakil rakyat. Hal itu, dikatakan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Folmer Silalahi di Gedung DPRD Jalan Sukabumi, kemarin (7/9).
Menurut anggota Komisi C tersebut, harus ada transparansi terkait Detail Enginering Design (DED). Sebab, pembangunan itu pembiayaannya akan menggunakan anggaran yang besar dan pembayaran cicilannya melalui mekanisme multy years.
”Kita perlukan transparansi dari Pemkot Bandung, karena kegiatan itu menyangkut penyedia sarana publik yang melibatkan perusahaan multi nasional,” tukas Folmer.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, mimpi Kota Bandung untuk segera memiliki LRT akan segera terwujud. Menurut dia, rencana pembangunan akan terpapar melalu hasil lelang pembangunan LRT koridor 1, yang akan diumumkan pada tanggal 16 September mendatang.
”Alhamdulillah setelah sekian lama, proses lelang tertunda, akan diumumkan 16 September mendatang. Setelah itu akan dikebut perijinan dan lain-lain agar pembangunan melalui investasi ini bisa segera dimulai secepatnya,” ucap pria dengan sapaan karib Emil ini.
Dengan demikian, Emil berharap, pembangunan konstruksi akan dapat dimulai pada awal tahun 2017. Pembangunan LRT Kota Bandung tahap I akan dilakukan untuk koridor 1, meliputi jalur dari Leuwi Panjang menuju Babakan Siliwangi.
”Percontohannya dari Stasiun Hall ke Jalan Dalem Kaum,” imbuh Emil.
LRT pertama di Kota Bandung ini akan dibangun dengan dana investasi dari pihak swasta dengan menggunakan konsep Public-Private-Partnership (PPP). Untuk kompensasinya, Emil mengaku pihaknya masing melakukan penghitungan.
Emil menegaskan, dalam konsep PPP, ada dua tipe pendapatan. Pertama pendapatan yang berasal dari pasar sepenuhnya. Kedua, kombinasi antara pendapatan pasar dengan cicilan dari pemerintah.
”Sedang dihitung, apakah dengan subsidi properti cukup, kalau tidak cukup nanti kita cicil dengan cicilan dari Pemkot,” terang Emil.
Kelak, pembangunan LRT ini akan terintegrasi dengan LRT Bandung Raya yang dibangun pemerintah pusat.
Maka, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar 51 persen biaya infrastruktur kepada proyek LRT tersebut. ”Nanti saya akan sambungkan dengan Perpres LRT Bandung Raya karena kemungkinan akan dibantu APBN, janjinya 51 persen,” sebut Emil. (edy/fik)
